MORAL-POLITIK.COM: Titik-titik terang perjuangan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre W. Koreh, terkait pembangunan jembatan Pancasila Palmerah di lengkapi dengan turbin listrik energi baru terbarukan, yang menghubungkan Pulau Larantuka dan Adonara, Kabupaten Flores Timur (Flotim), semakin menyata.

Andre Koreh ketika di temui di ruang kerjanya, Kota Kupang, Jumat (8/4/2016) siang menuturkan, perjuangan keras Pak Gubernur tinggal menanti detik-detik keputusan dari pemerintah pusat (Jakarta) terkait perizinan, dan model kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Mantan Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda NTT ini sangat optimis bahwa proyek mega raksasa pertama kali di NTT, bahkan di Indonesia, pengerjaannya bisa di mulai pada medio Desember 2016 mendatang.

Pentingnya jembatan dan tenaga listrik

Dikatakan Andre, kehidupan masyarakat dunia tak bisa berpaling dari dua esensi spiritual yaitu kemajuan dan peradaban.

Andre benar. Sebab jika menyimak Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus, Jakarta, Agustus 1999, halaman 466-477, tertuang jelas bahwa ilmu pengetahuan juga bisa membahayakan manusia. Selain itu ada sumbangan khas gereja kepada peradaban, dan konsep berbagi kekuasaan adalah isu yang tak boleh ditengok sepele atau sebelah mata oleh pihak-pihak yang berada di tampuk kekuasaan.

Dia juga mengkonstantir keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang telah menetapkan 122 kabupaten di Indonesia sebagai daerah tertinggal 2015-2019. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Perpres itu ditandatangani pada (4/11/2015) lalu, seperti tertuang dalam situs Setkab, Kamis (10/12/2015).

Dalam Perpres disebutkan, lanjutnya, daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.

 

sip2Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, rapat bersama Dirjen Kementerian PUPR dan pejabat teknis terkait soal pembangunan jembatan Pancasila Palmerah dan turbin listrik energi baru terbarukan, kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (29/3/2016) sore. (Dok. Biro Humas Setda NTT)

 

Provinsi NTT sendiri di tempatkan di urutan ke-10, tapi ada 18 Kabupaten (Kab) yang ditetapkan: 1. Kab. Sumba Barat; 2. Kab. Sumba Timur; 3. Kab. Kupang; 4. Kab. Timor Tengah Selatan; 5. Kab. Timor Tengah Utara; 6. Kab. Belu; 7. Kab. Alor; 8. Kab. Lembata; 9. Kab. Ende; 10. Kab. Manggarai; 11. Kab. Rote Ndao; 12. Kab. Manggarai Barat; 13. Kab. Sumba Tengah; 14. Kab. Sumba Barat Daya; 15. Kab. Nagekeo; 16. Kab. Manggarai Timur; 17. Kab. Sabu Raijua; 18. Kab. Malaka.

Bagi Andre, penetapan Jokowi tersebut mestinya di baca sebagai spirit atau motivasi untuk mengatur ulang perencanaan pembangunan di ke-18 kabupaten tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 84 = 90