Home / Populer / Jembatan Pancasila Palmerah dan Turbin Listrik Solusi Atasi Masalah Listrik di NTT

Jembatan Pancasila Palmerah dan Turbin Listrik Solusi Atasi Masalah Listrik di NTT

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Andre W. Koreh memberikan keterangan pers, di ruang kerjanya, Selasa (19/4/2016) pukul 18.30 Wita. (Foto: Dok. Dinas PU NTT).

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, terus berjuang dengan sekuat tenaga di sisa masa jabatan periode keduanya sekitar dua tahun itu.

Hal yang bisa dikatakan paling sensasional adalah perjuangannya dari NTT ke Jakarta dan ke sejumlah negara di Eropa untuk mencari investor untuk membangun Jembatan Pancasila Palmerah yang dilengkapi dengan Pembangkit Listrik energi baru terbarukan. Jembatan itu akan menghubungkan Pulau Larantuka dengan Pulau Adonara.

Setelah sebulan lebih yang lalu Frans Lebu Raya dan rombongan ke Belanda, lalu mempresentasikannya di depan pejabat Kementerian PUPR dan instansi teknis terkait di Jakarta, pada tanggal 18 April 2016 yang lalu, gubernur mendapat surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun surat kepada Gubernur NTT itu Nomor: 34/B.4/A.6/2016, perihal undangan Signing MoU B-to-B pada Indonesia – The Netherlands Business Forum di Den Haag, Belanda, tanggal 18 April 2016.

Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre W. Koreh, Lebu Raya mengungkapkan hal yang paling menggembirakan dalam surat tersebut, bahwa acara di Belanda itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), ke Belanda pada tanggal 22 April 2016, dimana BKPM bekerjasama dengan KBRI Den Haag, Kementerian Luar Negeri RI dan VNO-NCW (Confederation of Netherland’s Industry and Employers) akan menyelenggarakan Indonesia – The Netherland Business Forum di Grand Hotel Amrath Kurhaus, Den Haag, Belanda.

Andre menjelaskan, penyelenggaraan Business Forum dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen Indonesia yang disampaikan langsung Presiden RI untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dan Belanda. Busines Forum ini juga menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kebijakan perekonomian Indonesia terkini, potensi kerjasama, peluang bisnis, serta sebagai forum networking antara pengusaha Indonesia dan Belanda.

Baca Juga :  Jokowi Sudah Bahas 'Reshuffle' Kabinet dengan Megawati?

Ketika ditanya apakah Jokowi akan menyaksikan secara langsung acara penandatanganan dimaksud, Andre menggumam bahwa ada tiga acara penandatanganan lainnya, tetapi pihaknya akan berupaya semampu mungkin agar Signing MoU B-to-B pada Indonesia – The Netherlands Business Forum juga akan disaksikan secara langsung oleh Presiden Jokowi.

“Terkait acara adalah kompetensinya KBRI Indonesia di Den Haag, Belanda, tentu kami akan melobi mereka agar Pak Presiden juga berkenan menyaksikan Signing MoU B-to-B pada Indonesia – The Netherlands Business Forum,” sebutnya.

Jika Tuhan berkenan, maka usai penandatanganan MoU pihak investor sudah bisa mengepakkan sayap perjuangannya demi terealisasinya pembangunan jembatan yang dilengkapi dengan turbin listrik energi baru terbarukan tersebut.

Pembangkit Listrik Baru Energi Terbarukan

Andre menjelaskan bahwa untuk tahap awal pembangunan turbin listrik energi baru terbarukan akan membangkitkan listrik dengan power 16 Megawatt (MW).

Dalam perspektif Andre, kekuatan liastik 16 MW tersebut bisa memenuhi kebutuhan listrik di tiga kabupaten di Flores, semisal Flores Timur, Sikka, dan Lembata. Sebab dalam hitungan Perusahaan Listrik Negara (PLN), satu kabupaten hanya menghabiskan energi listrik sebesar 4 MW.

Agar menjadi terang di benak sidang pembaca, 1 MW itu berkekuatan 1.000 kilowatts (KW) atau 1.000.000 watts (W). Jadi jika 4 MW maka kekuatannya 4.000 KW atau 4.000.000 W.

Bagaimana dengan kebutuhan listrik di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, dan Ende? Menurut mantan Ketua KNPI NTT ini, secara bertahap power turbin listrik akan ditingkatkan kapasitasnya. Pada tahap awal berkekuatan 16 MW, tahap kedua dinaikan menjadi 32 MW, lalu secara bertahap hingga ke 100 MW.

“Jika sudah sampai 100 MW maka kebutuhan listrik pada semua kota/kabupaten di Pulau Timor bisa terpenuhi dengan baik. Tentu memerlukan teknologi tinggi agar jaringan kabel dalam laut tak bermasalah,” terang dia. **

Baca Juga :  Transparency International Indonesia undang Jurnalis NTT
Penulis: Erny/Nyongky

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button