MORAL-POLITIK.COM: Dewan Pers mengatakan para jurnalistik harus mengintesvigasi persoalan atau kasus korupsi yang makin hari makin marajalela di mana-mana, khususnya daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari hasil investigasi itu lalu  dibuka secara umum kepada masyarakat luas.

Kalangan Anggota Dewan Pers, P. Sinyo Sarndayang, ketika berbicara dalam forum pelatihan para jurnalistik dengan judul “Pelatihan Jurnalistik Peliputan Korupsi” yang diselenggarakan di Hotel Aston Kupang, Jl. Timoraya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT,) Kamis, (28/04/2016) berujar bahwa para wartawan jika melakukan investigasi berbeda dengan aparat TNI dan POLRI, karena investigasi wartawan dilaporkan kepada masyarakat, sedangkan kalau investivigasi para TNI dan POLRI dilaporkan kepada atasannya atau Komandan.

Namun, sebut mantan Gubernur Sulawesi ini, wartawan menginvestigasi sumber biasanya dengan istilah-istilah yang sering digunakan oleh wartawan, seperti A1 (Sumber yang sangat dapat dipercaya), B2 (Sumber yang sering dipercaya), B3 (Sumber yang kurang dapat dipercaya), D4 (Sumber yang tidak dapat dipercaya), dan E5 (Sumber yang sama sekali tidak dapat dipercaya).

Karena itu, ujarnya, Pers harus mampu mewakili mereka yang tidak dapat bicara, dan Pers juga harus seperti Intel yang dapat mengintesvigasi, mengumpulkan keterangan lalu melaporkan kepada masyarakat untuk bisa diketahui.

Kemudian juga, pungkas dia, Pers harus mampu mewakili masyarakat yang tidak mampu berbicara dan diungkapkan kepada semua, serta seperti intelis untuk mengumpulkan keterangan-keterangan lalu berani membakar, karena di pemerintah itu tidak ada yang rahasia negara.

Penulis: Semar Dju

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

21 − 12 =