Home / Populer / Kenapa KPK Era Ruki Tolak Bahas Kasus Sumber Waras di Parlemen?

Kenapa KPK Era Ruki Tolak Bahas Kasus Sumber Waras di Parlemen?

Jajaran Eks Komisioner KPK Jilid III menolak membahas perkara sumber waras di DPR. (CNN Indonesia/ Safir Makki)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Jajaran mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR dalam agenda membahas dugaan penyelewengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Penolakan itu disampaikan Taufiequrahman Ruki, Zulkarnain, Adnan Pandupraja, Johan Budi, dan Indrianto Senoaji secara tertulis kepada sekretaris komisi hukum DPR. Mereka menuturkan, KPK saat ini masih terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Untuk menghindari kesan adanya destruksi independensi penanganan kasus maupun independensi kelembagaan KPK, dengan segala hormat kami berhalangan menghadiri undangan Komisi III DPR RI,” ujar Ruki dalam keterangan resmi, Selasa (26/4).

Dia berpendapat, penanganan dugaan korupsi perkara pembelian lahan RS Sumber Waras sebaiknya diserahkan kepada jajaran pimpinan KPK saat ini, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Menanggapi penolakan itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, keterangan eks komisioner KPK terkait perkara sumber waras sangat penting. Pada Agustus 2015, KPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit investigasi jual beli lahan RS Sumber Waras.

Permintaan itu sebagai tindak lanjut laporan pengamat politik dan perkotaan Amir Hamzah ke KPK. Amir menduga ada penyimpangan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pembelian lahan itu.

“Seingat kami, permintaan audit investigasi kepada BPK selaku auditor negara itu paling tidak ada bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi. Bukan soal ada atau tidak adanya niat jahat,” kata Bambang.

Komisi hukum berniat mengundang kembali lima mantan komisioner KPK setelah masa reses. DPR memasuki masa reses pada 29 April.

Berdasarkan hasil audit investigasi, BPK menemukan perbedaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit di Jalan Kyai Tapa.

Baca Juga :  Warga Jakarta merespons program internet gratisnya Jokowi

Pihak RS Sumber Waras bersedia menjual lahan dengan nilai NJOP Rp20,7 juta per meter persegi yang menyesuaikan NJOP untuk area Jalan Kyai Tapa.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button