MORAL-POLITIK.COM: Dinas Kesehatan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sedang bermimpi besar untuk memaksimalkan penggunaan jaminan kesehatan di tingkat kabupaten/kota se NTT.

“Dari regulasi pelaksanaan JKN dan peran BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan sosial sifatnya wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa seluruh penduduk Indonesia khusus di kabupaten/kota yang ada di NTT harus terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga kebutuhan dasar kesehatan setiap orang dapat terpenuhi,” kata Kadis Kesehatan Provinsi NTT, Cornelis Kodi Mete kepada moral-politik.com di ruangan kerjanya, Jl. Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Senin (18/4/2016).

Cornelis mengaku, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur penduduknya yang belum masuk sebagai peserta jaminan kesehatan untuk segera diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Sejalan dengan itu, maka seluruh program diintegrasikan dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” urainya.

Sedangkan, tambahnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk diintegrasikan secara bertahap dalam program JKN oleh BPJS Kesehatan. “Program yang memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk indonesia (Universal Coverage) Integrasi Jamkesda ke JKN,” ucap lelaki berdarah Sumba ini.

Menurut Kodi Mete, diharapkan melalui proses integrasi ini akan selesai secara keseluruhan, walaupun untuk sementara program tersebut sudah mencai 77,99% dari yang di targetkan, tinggal 23% program JKN sudah mencapai target 100%. Tapi ini masih terkendala pendataan data induk bagi penduduk miskin peserta yang belum terdaftar oleh pemerintah kota/kabupaten se NTT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 3 =