MORAL-POLITIK.COM: Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang membatalkan pelaksanaan Pilwalkot 2017 mendatang jika sampai 30 April penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tak kunjung dilakukan, ditanggapi serius Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Secara tegas Wali Kota Kupang, Jonas Salean, meminta KPU Kota Kupang untuk tidak mengancam pemerintahan yang resmi hanya karena belum ditandatangani NPHD.

“KPU jangan main ancam-ancam kita begitu. Sembarang saja mereka itu, aneh-aneh,” tegas Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada moral-politik.com, di Balai Kota Kupang, Kamis (31/3/2016).

Dia mengatakan, belum ditandatanganinya NPHD karena pemerintah masih melakukan penyesuaian besaran honor yang diajukan oleh KPU. Sebab, besaran honor yang diajukan KPU Kota Kupang terlampau tinggi jika dibandingkan dengan besaran honor petugas penyelenggara seperti PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU Pusat.

“Kita masih sesuaikan. Contoh honor yang kecil mereka buat besar, itu yang masih kita sesuaikan dengan KPU. Jadi masih sesuaikan angka-angka untuk honor baru ditandatangani,” katanya.

Jonas menegaskan, ancaman KPU tersebut sebenarnya tak beralasan. Sebab, alokasi dana untuk peneyelenggaraan Pilwalkot sudah dialokasikan sebesar Rp. 23,4 miliar yang dibagi dalam dua tahap. Dalam APBD 2016 murni sudah ditetapkan Rp. 20 miliar, dan sisanya Rp. 3,4 miliar baru akan diusulkan dalam sidang perubahan APBD 2016 mendatang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 8