MORAL-POLITIK.COM: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid mengatakan akan terus mengevaluasi perbaikan program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Hal itu disampaikan Nusron terkait masih adanya keluhan terhadap layanan LTSPP tersebut. Menurut Nusron, evaluasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di LTSPPP Nunukan terhadap calon tenaga kerja Indonesia.

Jalur Nunukan merupakan salah satu yang digunakan TKI yang akan bekerja di Sabah, Malaysia. Selama ini sebagian TKI masih menempuh prosedur ilegal alias tanpa pengurusan dokumen secara prosedural.

Nusron menyebutkan, selama 45 hari sejak beroperasi, Layanan Terpadu Poros Perbatasan (LTSPP) telah memproses pengurusan dokumen bagi 44 orang TKI yang tidak memiliki dokumen.

“Kami bersyukur bahwa Kantor Layanan TKI Terpadu Nunukan telah berjalan sesuai harapan mengurangi jumlah TKI ilegal di wilayah Sabah,” kata Nusron dalam keterangan pers, Kamis (31/3/2016).

Nusron mengklaim bahwa sejauh ini target pelayanan dokumen TKI dalam waktu 5 hari kerja telah bisa diwujudkan.

Terkait dengan rendahnya jumlah layanan dokumen yang terlayani, Nusron mengatakan bahwa pada saat awal peluncuran LTSPP, prioritas layanan diprioritaskan bagi 559 deportan.

Hari ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono mengatakan bahwa program yang bertujuan mengurangi jumlah TKI ilegal ke Malaysia tersebut masih sepi peminat karena lama serta mahalnya pengurusan dokumen.

“Kenyataan di lapangan sudah satu bulan kinerja dari Sentra Poros Perbatasan tidak kelihatan sama sekali. Sebulan lebih, baru 12 dokumen yang diterbitkan,” ujarnya, Kamis (31/3/2016).

Menanggapi itu, Nusron mengatakan bahwa hal tersebut akibat rumitnya data kependudukan TKI. Menurut Nusron, TKI tidak terbuka dalam memberikan keterangan pada saat diwawancara sehigga prosesnya berulang kali dan makan waktu lama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

95 − 92 =