MORAL-POLITIK.COM: Percaturan politik di Kota Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kian memanas, ditandai dengan bermunculannya kadr-kader muda potensial di Kota Kasih dan Kota Flamboyan ini.
Salah satu tokoh muda potensial yang taka sing lagi karena punya komitmen kuat untuk merubah Kota Kupang ini adalah Hendrik Petrus Benu, alias Hengky Benu.

Tentu publik bertanya-tanya apa yang mendorong dirinya untuk maju merebut kursi nomor satu di Kota Kupang. Sebagaimana di utarakan dirinya kepada moral-politik.com, di kantornya, Jln. Turi Nomor 19 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Selasa (5/4/2016), bahwa dirinya ingin menjadi Wali Kota Kupang beranjak dari panggilan untuk memimpin

“Secara konstitusional, setiap warga negara yang memenuhi syarat, memiliki hak untuk dipilih sebagai pemimpin suatu daerah, atau memilih pemimpin suatu daerah. Ini hak dasar yang dimiliki sebagai warga negara. Namun demikian, di atas hak dasar tersebut, secara pribadi, saya menyadari sepenuhnya tanggungjawab sebagai warga Kota Kupang, untuk mengambil bagian dalam membangun Kota Kupang. Atas dasar kesadaran tersebut, dalam proses suksesi kepemimpinan di Kota Kupang saat ini, saya memutuskan untuk mengikutinya,” ungkap Hengky.

Motivasi utama yang mendorong saya, tambahnya, adalah kepedulian terhadap kesejahteraan warga Kota Kupang. Saya ingin mengambil tanggungjawab yang lebih besar dalam kepemimpinan di kota ini, agar dengan pengalaman dan segenap kemampuan yang saya miliki, dapat dihimpun berbagai kekuatan dan sumberdaya yang dimiliki, memimpin dan mengarahkan jalannya pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat secara effisien dan effektif, guna meningkatkan kesejahteraan warga Kota Kupang.

Hengky juga mengurai perihal problematik pembangunan Kota Kupang. Kata dia, pada setiap periode kepemimpinan di Kota Kupang, harus diakui terdapat kemajuan yang dicapai. Secara fisik, perubahan besar telah terjadi pada Kota Kupang. Berbagai sarana dan prasarana ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya telah terbangun, menjadikan wajah Kota Kupang terus berubah. Secara makro, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Kupang mengalami peningkatan berdasarkan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Publikasi BPS tahun 2016 menunjukkan bahwa, IPM Kota Kupang meningkat dari 74,81 (2010) menjadi 77,58 (2014); sementara rata-rata IPM Kabupaten/Kota di NTT baru mencapai 59,21 (2010) dan meningkat menjadi 62,26 (2014).

Namun demikian, sambungnya, masih terdapat penduduk miskin di Kota Kupang, yang jumlahnya tidak banyak berkurang. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin Kota Kupang sebanyak 35.600 orang dan berkurang sedikit menjadi 33.800 orang pada tahun 2013. Data tahun 2014 belum dipublikasi sehingga belum diketahui angkanya.Penurunan jumlah penduduk miskin yang relatif kecil tersebut, menunjukkan bahwa, pembangunan Kota Kupang yang maju secara fisik, ternyata belum menyentuh secara merata lapisan penduduk pada kategori miskin.
Problematik kedua yang dihadapi berkenaan dengan kesempatan berusaha. Data statistik yang tersedia tidak cukup untuk menjelaskan kesempatan berusaha secara rinci di Kota Kupang, namun berdasarkan pengamatan lapangan, pelaku ekonomi yang mendominasi usaha-usaha formal maupun di sektor informal, sebagian besar terdiri dari para pendatang. Para pendatang tidak dilarang untuk berusaha di Kota Kupang, seperti juga orang Kupang yang berusaha di luar Kota Kupang, tetapi fenomena ini mengisyaratkan bahwa, warga Kota Kupang yang bukan pendatang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan kegiatan produktif sebagai sumber pendapatan. Memang terdapat penduduk Kota Kupang (yang bukan pendatang) yang memiliki usaha, utamanya di sektor informal, tetapi kemampuan dan kinerjanya masih lebih rendah dibanding para pendatang.

“Pemerintah Kota Kupang pada waktu yang lalu sampai saat ini, telah berusaha meningkatkan kemampuan mereka melalui berbagai skema bantuan pemberdayaan ekonomi, tetapi fakta menunjukkan bahwa, pelaku ekonomi pendatang yang tidak menikmati skema bantuan pemberdayaan ekonomi tersebut, masih memiliki kemampuan dan kinerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa, di waktu mendatang, kita sangat memerlukan percepatan dengan menggunakan model pemberdayaan ekonomi yang lebih inovatif,” tegasnya.

Problematik berikutnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air bersih/minum dan kesehatan. Baru sebagian kecil warga Kota Kupang mendapatkan layanan air minum perpipaan. Hal ini dilihat dari cakupan layanan teknis PDAM Kota Kupang yang baru mencapai 22%; artinya baru 22% penduduk yang mendapatkan layanan air bersih/minum perpipaan. Angka ini masih sangat jauh dari target pemerintah pusat untuk mencapai cakupan layanan 100% tahun 2019. Air bersih/minum yang cukup merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi bagi warga Kota Kupang.Dampaknya sangat besar bagi kesehatan dan ekonomi keluarga. Karena itu diperlukan tindakan yang lebih kuat dari pemerintah untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih/minum bagi warga Kota Kupang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

77 − 68 =