MORAL-POLITIK.COM: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa seluruh keterangannya terkait kasus suap proyek ijon telah disampaikan ke penyidik KPK. Basuki tak menjelaskan lebih rinci keterangan apa yang dimaksudnya.

“Saya kira saya sudah memberikan semuanya penjelasan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai menteri PUPR atas kasus jalan di Maluku, semuannya sudah saya berikan kepada penyidik,” ucap Basuki di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/4/2016).

Basuki hari ini dimintai keterangannya untuk tersangka Damayanti. Dia diperiksa dari pukul 11.00 WIB hingga 17.30 WIB.

Sebelumnya sejumlah anggota dewan dari Komisi V DPR RI turut diperiksa. Para anggota dewan yang diperiksa yaitu Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dan Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana

Sementara itu dalam sidang, Damayanti Wisnu Putranti mengakui terima fee dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, terkait proyek pembangunan jalan Tehoru-Laimu senilai Rp 41 miliar di Maluku Utara. Penerima fee dari rekanan tersebut, disebut Damayanti, telah menjadi sistem di Komisi V DPR.

“Pak Amran menginstruksikan Abdul untuk membayarkan fee yang sudah ada judul dan kode kepemilikan masing-masing. Fee untuk pembangunan jalan di Tehoru-Laimu,” kata Damayanti saat menjadi saksi untuk terdakwa Abdul Khoir di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/4).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

72 − 67 =