Home / Populer / NTT Jadi Fokus Perhatian Kementerian Desa, Ada Apa??

NTT Jadi Fokus Perhatian Kementerian Desa, Ada Apa??

Gubernur NTT Frans Lebu Raya (Suara Pembaruan/Yos Kelen)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Hampir semua lembaga survei di Indonesia, baik lembaga survei pemerintah maupun swasta, menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah provinsi terkebelakang dalam banyak, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang korupsi NTT sebagai salah provinsi terkorup di Indonesia. Dalam survei Indonesia Corruption Watch tahun 2015, NTT provinsi terkorup nomor dua setelah Sumatera Utara. Dalam survei lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII), tahun 2015, dari 50 kota dan kabupaten terkorup di Indonesia, Kota Kupang sebagai kota terkorup. Survei TII tahun 2008, Kota Kupang juga kota terkorup. Sedangkan survei TII tahun 2007, Kota Maumere sebagai kota terkorup di Indonesia.

Dalam beberapa tahun belakangan, NTT merupakan satu dari tujuh provinsi termiskin di Indonesia (dengan ukuran produk domestik bruto -PDB). Provinsi yang terkenal dengan Taman Nasional Komodo ini memiliki penduduk total sekitar 4,6 juta, mempunyai persentase kemiskinan yang beda tipis dengan provinsi Sulawesi Barat yaitu 23 persen. Provinsi NTT mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sumber pemasukan daerahnya. Maka tak heran rempah-rempah dari NTT juga merupakan kualitas terbaik di dunia.

Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu, seperti halnya jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana. (kaskus dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi-Kemendes dan PDTT, 2014).

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Perpres ini menyatakan, daerah tertinggal adalah daerah sekabupaten dengan wilayah dan masyarakat yang kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Baca Juga :  Tiga Nama Pimpinan DPRD Kota akan dikirim ke Gubernur NTT

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas, serta karakteristik daerah.

Lebih jauh Perpres ini menyatakan, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub-indikator ketertinggalan daerah. Penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Perpres ini menetapkan daerah tertinggal tahun 2015-2019 sebanyak 122 kabupaten dan kota dari 22 Provinsi di Indonesia (dari 34 Provinsi di Indonesia).

Dari 21 Kabupaten dan satu kota di NTT, sebanyak 18 kabupaten yang terkebelakang, yakni Kabupaten (Kab) Sumba Barat, Kab Sumba Timur, Kab Sumba Tengah, Kab Sumba Barat Daya, Kab Timor Tengah Selatan, Kab Timor Tengah Utara, Kab Belu, ab Alor, Kab Lembata. Selanjutya, Kab Ende, Kab Ndao, Kab Manggarai, Kab Manggarai Timur, Kab Manggarai Barat, Kab Nagekeo, Kab Sabu Raijua dan Kab Malaka, serta Kab Rote Ndao.

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa dan PDTT) Suprayoga, mengatakan, NTT menjadi perhatian Kementerian Desa dan PDTT. Ia mengatakan, berdasarkan permasalahan daerah tertinggal di Indonesia dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi yakni daerah khusus, daerah pulau terluar, daerah rawan bencana, daerah rawan pangan dan daerah rawan konflik.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button