MORAL-POLITIK.COM: Pembahasan revisi Undang-undang Pilkada yang menjadi agenda mendesak, molor dibahas setelah DPR pada Jumat (29/4) kemarin, menggelar paripurna penutupan masa sidang. DPR akan reses mulai hari ini hingga pada 17 Mei mendatang.

“Sikap DPR dan pemerintah yang baru-baru ini mengundur pembahasan RUU Pilkada menunjukkan lemahnya komitmen pembuat undang-undang. Pengunduran itu berpotensi mengacaukan agenda pilkada 2017,” ujar peneliti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykuruddin Hafidz dalam pesan singkat Sabtu (30/4/2016).

Menurutnya, keberadaan reses sebagai salah satu alasan untuk memundurkan pembahasan revisi UU Pilkada tidak relevan, mengingat Pasal 52 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR mengatur bahwa masa reses dapat digunakan untuk tetap mengadakan rapat.

“Selain itu, pernyataan Kemendagri untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Presiden juga tidak beralasan, konsultasi dapat dilakukan tanpa harus menunggu dimulainya masa sidang DPR berikutnya,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 10 =