MORAL-POLITIK.COM: Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur merasa heran dengan rentang waktu pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kupang yang dibahas Pansus DPRD Kota hanya dalam waktu seminggu. Padahal, di Kabupaten Mojokerto, pembahasan LKPJ Bupati Mojokerto bisa memakan waktu sampai satu bulan, bahkan terkadang pembahasan LKPJ bisa lewat sebulan

Keheranan Komisi C DPRD Mojokerto tersebut, terungkap ketika dilakukan dialog di ruang rapat utama DPRD Kota Kupang, Rabu (20/4/2016) siang.

Menjadi pengetahuan bahwa Komisi C DPRD Mojokerto menggelar kunjungan kerja ke DPRD Kota Kupang untuk mempelajari tata kerja dan mekanisme rapat yang dilaksanakan di Dewan Kota. Selain itu, mereka juga ingin membandingkan perkembangan Kota Kupang sebagai kota yang berada di luar Pulau Jawa.

Wakil Ketua Komisi C Mojokerto, Sipon Diharjo, mengatakan, kehadiran mereka di Kota Kupang selain untuk berdialog dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupag, juga untuk melihat dari dekat geliat pembangunan di luar Pulau Jawa.

Menurutnya, dalam dialog tersebut, Dewan Mojokerto agak tersentak dengan waktu pembahasan LKPJ Kota Kupang yang haya dalam waktu seminggu. Padahal, di Mojokerto, pembahasan LKPJ Bupati sampai sebulan.

Ia juga salut dengan Kota Kupang yang walau PAD-nya masih Rp 140-an juta, namun dana resesnya sudah cukup besar yakni Rp 25 juta sekali reses. Sedangkan di Mojokerto walau dengan luas wilayah yang cukup luas dan PAD yang besar, dana resesnya masih Rp 14 juta dan dianggarkan tiga kali reses.

Ketua Komisi I DPRD Kota, Zeyto Ratuarat, mengatakan, untuk Dewan Kota, pembahasan terkait kesejahteraan anggota Dewan diserahkan kepada Komisi I. Sehingga, dalam pembahasan di tingkat komisi, langsung dituntaskan seluruh pembicaraan terkait alokasi dana untuk mendukung kegiatan Dewan. Sehingga, ketika masuk di forum paripurna tak lagi dipersoalkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

31 + = 40