Home / Populer / Wow!! KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Suap soal Proyek di Kementerian PUPR

Wow!! KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Suap soal Proyek di Kementerian PUPR

Damayanti Wisnu Putranti (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Kasus dugaan suap terkait proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bergulir. KPK pun terus menelusuri aliran dana yang diduga menjadi bancakan banyak pihak.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka selaku anggota Komisi V DPR RI yaitu Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto, serta sejumlah pihak lainnya. Damayanti ditetapkan sebagai tersangka seusai tertangkap tangan, sementara Budi dijadikan tersangka dalam pengembangan kasusnya.

Selain keduanya, KPK juga menetapkan Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin sebagai penerima suap, serta Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, sebagai pemberi suap. Duit dari Abdul Khoir pun disebut mengalir ke berbagai pihak, seperti tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum KPK dalam persidangan.

Kasus terus bergulir hingga KPK akhirnya membuka penyelidikan baru dalam kasus ini. Pada Jumat, 22 April 2016, KPK kembali memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana terkait penyelidikan pengembangan kasus itu.

“Iya (Yudi Widiana) diperiksa terkait pengembangan kasus, penyelidikan baru,” ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Minggu (24/4/2016).

Tentu nantinya KPK akan menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut. Sementara dalam perkara yang menjerat Damayanti dan Budi, penyidik KPK telah memanggil sejumlah pihak termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kamis, 21 April 2016.

Sebelumnya pun sejumlah anggota dewan dari Komisi V DPR RI turut diperiksa. Para anggota dewan yang diperiksa yaitu Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dan Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana

Sementara itu dalam sidang, Damayanti Wisnu Putranti mengakui terima fee dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, terkait proyek pembangunan jalan Tehoru-Laimu senilai Rp 41 miliar di Maluku Utara. Penerima fee dari rekanan tersebut, disebut Damayanti, telah menjadi sistem di Komisi V DPR.

Baca Juga :  Capres telah ditetapkan, quo vadis Partai Demokrat?

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button