Home / News NTT / Aset SMA & SMK Menggunakan APBD Jangan Diserahkan ke Pemprov NTT

Aset SMA & SMK Menggunakan APBD Jangan Diserahkan ke Pemprov NTT

Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat. (Foto: Nyong)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengelolaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti SMA/SMK akan diambil alih oleh Dinas Pendidikan Provinsi di setiap daerah, mendapat perhatian dari DPRD Kota Kupang terutama menyangkut aset-aset yang dialihkan, DPRD Kota Kupang mengharapkan agar pengalihan aset harus dilihat terlebih dahulu, terutama aset-aset yang pembangunannya menggunakan dana APBD Kota Kupang.

Kepada Wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat mengatakan, sangat setuju dengan pengalihan aset-aset, tapi pemerintah Kota juga diminta tegas menyangkut aset yang dibangun melalui dana APBD.

“Secara jujur Komisi merasa rugi kalau diserahkan semua kepada pemerintah provinsi. Banyak APBD yang tersedot untuk pembangunan dan perlu ketegasan dari pemerintah kota soal aset yang dibangun menggunakan APBD,” ujarnya

Menurutnya, pemerintah harus lebih detail mendata aset-aset yang ada sebelum dialihkan. Jika ada aset yang dibangun menggunakan APBD maka aset itu jangan juga dialihkan sebab Kota Kupang masih mengalami kekurangan sekolah, sehingga aset sekolah yang ditinggalkan bisa dimanfaatkan untuk membuat sekolah baru, baik itu untuk tingkat SD sampai SMP.

Zeyto juga meminta kepada pemerintah Kota Kupang untuk tidak saja mendata bangunan SMA dan SMK, tetapi semua aset sekolah seperti SD dan SMP juga harus didata. Pendataan itu bermaksud untuk mengetahui dengan jelas aset mana yang menjadi milik pemprov NTT dan Kota Kupang.

Baca Juga :  Soal RSUD SK. Lerik terlambat klaim jasa medis ke BPJS

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button