Home / Populer / FPI: Pemerintah Tak Perlu Minta Maaf, PKI Telah Berkhianat

FPI: Pemerintah Tak Perlu Minta Maaf, PKI Telah Berkhianat

Kristian Erdianto. Sejumlah purnawirawan TNI dan perwakilan organisasi masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016). Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan hasil Simposium "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" yang diadakan beberapa waktu lalu di Balai Kartini.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengatakan bahwa sembilan poin hasil simposium melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) telah diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menyelesaikan kasus peristiwa 1965.

“Kami bersama Gerakan Bela Negara telah menyampaikan sembilan poin hasil simposium yang diadakan di Balai Kartini kemarin. Itu sudah kami serahkan kepada pak Menko Polhukam untuk diteruskan kepada Presiden,” ujar Rizieq saat ditemui usai pertemuan di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

Selain itu, Rizieq juga menuntut pemerintah agar tidak meminta maaf kepada para keturunan anggota PKI. Pemerintah didesak pula untuk menindak setiap orang yang menyebarkan atribut, paham ideologi, dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghidupkan kembali ideologi komunisme.

Menurut dia, PKI lah yang seharusnya meminta maaf kepada negara Indonesia karena telah melakukan pengkhianatan dan pembantaian massal.

“Satu hal yang paling penting lagi, kami menuntut kepada pemerintah tidak boleh negara ini meminta maaf kepada PKI karena PKI yang salah dan melakukan pengkhianatan dan melakukan pembantaian. Justru seharusnya PKI yang minta maaf kepada negara ini,” ungkap dia.

Selain Rizieq, beberapa perwakilan lain yang menemui Luhut Binsar Pandjaitan di antaranya, Ketua Panitia Pelaksana Simposium Anti-PKI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal purnawirawan TNI Kivlan Zen dan Ketua Gerakan Bela Negara Budi Sudjana.

Rekomendasi simposium anti-PKI

Simposium “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” telah menghasilkan sembilan rekomendasi.

Rekomendasi simposium tersebut dibacakan di akhir acara oleh Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) pusat, Indra Bambang Utoyo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Pertama, simposium tersebut menyimpulkan bahwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada Tahun 1948 merupakan pengkhianatan kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena di masa itu negara tengah menghadapi agregasi Belanda.

Baca Juga :  Ahok pakai waktu pertemuan 25 menit dengan Sandiaga untuk kritik Partai Gerindra?

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button