Home / News NTT / Frans Lebu Raya Ingin Dana Desa Bisa Dipakai untuk Pemugaran Perumahan Masyarakat

Frans Lebu Raya Ingin Dana Desa Bisa Dipakai untuk Pemugaran Perumahan Masyarakat

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur), Frans Lebu Raya kala memberikan pengarahan pada Rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan para Bupati/Wali Kota dan Pimpinan DPRD Provinsi NTT, di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Selasa (7/6/2016). Kadis PU NTT Andre W. Koreh sedang duduk di tengah. (Foto: dok. Biro Humas Setda NTT)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menyatakan akan mengkonsultasikan dengan Pemerintah Pusat terkait Penggunaan Dana Desa untuk pemugaran perumahan masyarakat pedesaan.

Pernyataan Frans Lebu Raya tersebut disampaikannya untuk menanggapi anjuran para Bupati dan Wakil Bupati yang menghadiri Rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Para Bupati/Wali Kota dan Pimpinan DPRD Provinsi NTT, di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Selasa (7/6/2016).

“Dalam waktu dekat saya akan menyurati Kementerian terkait dengan tembusan kepada Presiden agar Dana Desa tidak hanya diperuntukan membangun infrastruktur pedesaan, tetapi juga dapat dipergunakan oleh masyarakat tidak mampu untuk memugar rumahnya agar menjadi Rumah Layak Huni (RLH),” kata dia sebagaimana Siaran Pers yang dikirim Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Provinsi NTT, Samuel D. Pakereng kepada moral-politik.com, Selasa (7/6/2016) siang.

Pemerintah Provinsi NTT bersamaan dengan program Desa Mandiri Anggur Merah, sebut dia, telah menjalankan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). “Masing-masing desa/kelurahan dianggarkan dana sebesar Rp. 50 juta untuk lima rumah. “Filosofi dari program ini adalah semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari para penerima sehingga masyarakat juga terlibat dalam semangat pemberdayaan,” jelasnya.

Seturut data yang dibeberkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre Koreh, ungkapnya, ada sekitar 190.960 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTT dari kurang lebih 3,4 juta RLTH di seluruh Indonesia menurut data yang diperbaharui Tahun 2015.

Dijelaskannya, sesuai kajian tim Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) NTT, RLH versi NTT khususnya untuk masyarakat pedesaan berukuran 7 m2 x 9 m2, setengah tembok, beratap seng dengan dinding dari bebak atau bambu serta berlantai semen. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah tipe tersebut sekitar Rp. 30-40 juta. Satker Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT dalam tahun 2016 berencana merehab 2.000 unit rumah dengan dana stimulant Rp. 15 juta per rumah.

Baca Juga :  Sekwan DPRD merencanakan Pidato Perdana Walikota Jefri

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button