Home / News NTT / Jefri Pelt Belum ‘Bernyali’ Naikan PBB Sesuai NJOP

Jefri Pelt Belum ‘Bernyali’ Naikan PBB Sesuai NJOP

Jefri Pelt. (Foto: metronews.me)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Sesuai amanah Undang-undang (UU), kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bisa ditetapkan dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun. Namun untuk di Kota Kupang, kebijakan itu belum bisa diterapkan sebab secara umum kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sesuai NJOP belum bisa disamakan dengan kota-kota besar di Wilayah Indonesia lainnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang, Jefri Pelt kepada moral-politik.com, di ruang kerjanya, Jumat (3/5/2016) mengatakan, untuk kawasan Kota Kupang sebenarnya NJOP sudah meningkat drastis, apalagi ketika peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan data kepada pemerintah Kota Kupang, merupakan data yang tidak dihitung kenaikannya selama enam tahun terakhir, sehingga ketika Dinas mencoba menetapkan kenaikan hanya 28 persen, dari 80 persen sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang, para wajib pajak sudah mengeluh, dan melapor sana sini, baik itu di DPRD, maupun pemerintah dan media.

Namun mereka tidak menyadari, lanjut dia, bahwa kenaikan itu paling rendah dibanding semua wilayah perkotaan. Lagipula kenaikan hanya untuk pajak bumi dan belum dihitung dengan pajak bangunan.

“Kalau sampai pajak bangunan juga dihitung maka semua masyarakat di Kota Kupang akan berteriak,” ujar dia.

Menurutnya, sesuai UU, penatapan Kenaikan NJOP berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu kawasan. Misalnya di wilayah Kelurahan Kelapa Lima. Di wilayah itu ada beberapa Hotel yang cukup mewah seperti Hotel Aston, On The Rock. Lalu ada rumah sakit dan banyak lagi bangunan mewah. Di wilayah itu sesuai penghitungan Dispenda, (NJOP) tanah sudah mencapai Rp. 3,5 juta permeter.

Baca Juga :  Merugi, DPRD pikirkan pengelolaan parkir oleh Pemkot Kupang

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button