MORAL-POLITIK.COM: Menjelang diberlakukannya Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU tersebut mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya di kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota Kupang masih menunggu hasil judicial review yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), sebelum penyerahan tersebut dilakukan.

“Saat ini kami masih menunggu hasil judicial review yang dilayangkan oleh Apeksi,” ujar Wali Kota Kupang, Jonas Salean kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Dikatakan Jonas, soal rencana pengalihan tersebut, banyak mendapat penolakan dari sejumlah daerah di Indonesia, dan penolakan paling kencang dilakukan oleh Apeksi, sehingga saat pemerintah Kota Kupang masih menunggu hasil keputusan dari hasil judicial review.

“Saat kami lebih memilih diam untuk membahas pengalihan aset. Sebenarnya agak rancu juga kalau pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke Provinsi. Nantinya akan ada banyak masalah terutama aset yang ada. Terus terang saja, ada beberapa gedung sekolah yang dibangun menggunakan APBD Kota Kupang,” ujar dia.

Baca Juga :  Otniel Pello meninggal dunia, Pemkot Kupang berduka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here