Home / Populer / Transparansi Rasionalisasi 1 Juta PNS Dinilai Belum Jelas

Transparansi Rasionalisasi 1 Juta PNS Dinilai Belum Jelas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai rencana rasionalisasi PNS oleh pemerintah belum jelas dan transparan. (Detikfoto/ Ari Saputra)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum jelas dan transparan. Menteri PANRB Yuddy Crisnandi didesak untuk lebih transparan sebelum rencana itu benar-benar direalisasikan.

Salah satu hal yang menurut Agus belum transparan adalah anggaran yang akan digunakan. Seharusnya, menurut dia, sebelum rencana itu dibuat Kementerian PANRB terlebih dahulu memikirkan soal anggarannya.

“Coba tanya Yuddy itu anggarannya dari mana, itu kan masih wacana jadi perlu penjelasan (yang lebih) rinci,” kata Agus kepada CNNindonesia.com, Jumat (4/6).

Agus menilai tak hanya soal anggaran yang masih bermasalah, urusan penamaan program pun dianggap belum jelas apakah PNS itu dipecat atau pensiun dini. Kata-kata “rasionalisasi” tersebut seharusnya bisa dijelaskan lebih rinci lagi.

Seandainya apa yang dimaksud dengan rasionalisasi adalah pensiun dini bagi PNS, maka pemerintah harus mempersiapkan kompensasi. “Dengan jumlah PNS yang akan dirasionalisasi berjumlah satu juta pegawai maka tentu kompensasinya tak sedikit,” ucapnya.

Yuddy sebelumnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden mengatakan bahwa PNS yang dirasionalisasi tetap diberi gaji sampai mereka memasuki masa pensiun. Hanya saja, tunjangan yang seharusnya mereka terima tak akan diberikan. Hal tersebut dianggap Yuddy bisa menekan angka belanja pegawai yang saat ini terlampau tinggi.

Sayangnya, rencana tersebut bisa berakibat gugatan hukum karena gaji dan kompensasi merupakan hak dari PNS dan itu diatur dalam undang-undang. Agus mengatakan perlawanan dari para PNS bisa terjadi seandainya pemerintah tak memikirkan perihal kompensasi itu.

“Penghematan itu harus dihitung dan kriterianya harus jelas, jika dikurangi satu juta maka dalam lima atau 10 tahun ke depan Indonesia bisa kekurangan PNS dan itu artinya pemerintah harus memikirkan berapa yang perlu direkrut selanjutnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Ruhut : Kabinet bayangan, PDIP mendahului kehendak Tuhan!

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button