Home / Populer / UU Pilkada Belum Diundangkan, KPU Tak Bisa Konsultasi dengan DPR

UU Pilkada Belum Diundangkan, KPU Tak Bisa Konsultasi dengan DPR

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat , Kamis (10/12/2015)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Menjelang pembentukan panitia ad hoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap berkonsultasi dengan DPR soal peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan.

Namun konsultasi belum bisa dilakukan karena Undang-Undang Pilkada belum diundangkan oleh pemerintah. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU telah menyiapkan draf PKPU terkait pencalonan.

Selain itu, KPU juga telah menyiapkan beberapa catatan untuk dibawa dan konsultasikan kepada DPR. “Sudah jadi. Kami sudah menyisir beberapa pasal yang ada di dalam revisi UU Pilkada tersebut,” ujar Ferry saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/6/2016).

“Kami juga sudah menginventarisasi masalah. Selain itu beberapa catatan uang ada dan nanti kami akan konsultasi juga ke DPR. Kalau bacaan kita terkait UU seperti ini, kami akan tanyakan bagaimana menurut DPR,” ujar dia.

Menurut dia, terkait tahapan pilkada serentak 2017 proses pencalonan perseorangan sesungguhnya juga harus disiapkan. Jika diperhatikan, sudah banyak calon perseorangan yang serius maju menjadi kepala daerah.

“Iya memang, kami sudah ada bahannya tapi belum bisa dibahas,” ujar Ferry.

Oleh karenanya, kata Ferry, KPU berharap agar revisi UU Pilkada segera diundangkan. Pasalnya, KPU baru dapat membahas PKPU bersama DPR jika undang-undang tersebut sudah diberi nomor.

“Kami ingin segera saja diundangkan hasil revisi tersebut. Kalau sudah diundangkan kami baru bisa bahas secepatnya,” tambah dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, draf revisi UU Pilkada telah diserahkan ke Presiden melalui Sekretariat Negara.

Ia mengatakan, draf revisi UU Pilkada seharusnya telah sampai empat hari lalu ke Presiden. Nantinya, Presiden akan menandatangani draf tersebut, setelah itu akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.

Rambe mengatakan, setelah diundangkan otomatis Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan. Serta dapat diakses melalui website DPR.

Baca Juga :  Jokowi : Kabinet tidak akan diisi tokoh-tokoh tak kredibel

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button