“Apakah pantas seorang gubernur bertemu dengan pemiik tanah untuk berunding demi memuluskan transaksi jual beli lahan? Apakah wajar ada transaksi transfer 755 pada malam tahun baru? Apakah betul Ahok tidak tahu jika tanah itu masih dalam sengketa di MA?,” beber Amir.

Karenanya, Amir mengingatkan, agar KPK segera kembali ke jalan yang benar, dengan tunduk dan patuh pada hukum dan amanat konstitusi, bukan pada kekuatan kelompok tertentu.

“Kalau sikap KPK terus begini, itu artinya KPK telah menjadi lembaga pemicu terjadinya pengrusakan sistem ketatanegaraan berbangsa dan bernegara kita. Dan ini sangat berbahaya,” tegas Amir.

“Contoh paling sederhana, selama ini BPK dan KPK selalu jalan beriringan. Tapi karena ulah Ahok, kini mereka tabrakan. Jadi, Ahok telah menyebabkan terjadinya konflik lembaga Negara,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut tambah Amir, publik juga sudah tahu bagaimana ‘ngaconya’ Ahok dalam mengelola Pemprov DKI. Secara telanjang banyak pelanggaran yang dilakukan Ahok selama dua tahun terakhir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 4 =