Home / Populer / Diputus Bersalah dalam Peristiwa 1965, DPR: Indonesia Tak Perlu Minta Maaf

Diputus Bersalah dalam Peristiwa 1965, DPR: Indonesia Tak Perlu Minta Maaf

Foto: (Ilustrasi/Okezone)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Indonesia diputuskan bersalah dalam peristiwa 1965 karena telah membantai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Putusan itu dikeluarkan berdasarkan sidang International People’s Tribunal (IPT) di Den Haag Belanda yang dipimpin Hakim Ketua Yacoob, asal Afrika Selatan.

Anggota Komisi III, Arsul Sani berpandangan, putusan tersebut tidak memiliki efek apapun terhadap Indonesia. Oleh karena itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta pemerintah tidak perlu melaksanakan putusan dari sidang IPT tersebut.

“Ya kalau menurut saya itu kan putusan kalau tidak dilaksanakan tidak menimbulkan efek apapun terhadap Indonesia. Tidak kemudian seperti menimbulkan embargo dan sebagainya. Jadi ya pemerintah menurut saya tidak perlu melaksanakan putusan itu. Biarkan saja itu sebagai sebuah putusan. Biar menyenangkan teman-teman LSM (penggugat),” kata Arsul ketika berbincang dengan Okezone, Rabu (20/7/2016).

Selain itu lanjut dia, pemerintah dan rakyat Indonesia tidak harus “kebakaran jenggot” dalam menyikapi putusan itu. Apalagi rakyat Indonesia tentunya lebih paham dan merasakan apa yang terjadi dalam sejarah di periode lalu tersebut.

“Kita rakyat Indonesia tidak usah kebakaran jenggot juga menyikapi putusan itu wong itu tidak menimbulkan akibat apa-apa. Bagi kita orang yang hidup di Indonesia paham peristiwa G30S/PKI apa. Para hakim tribunal itu tidak mengalami sendiri. Dia hanya dipresentasikan argumen, bahan-bahan, kesaksian yang itu tidak ada imbangannya,” tukasnya.

Sidang IPT ini sebelumnya berlangsung 10-13 November 2015 di Den Haag. Sebanyak 10 saksi dihadirkan untuk mempresentasikan kasus yang terjadi puluhan tahun silam itu.

Hakim Yacoob mengatakan, kejahatan kemanusiaan dilakukan tehadap para pemimpn PKI, anggota atau simpatisan, loyalis Soekarno, anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), serikat buruh, serikat gurus, serta kalangan Tionghoa atau mereka yang berdarah campuran.

Baca Juga :  Ini permintaan PKB untuk Nasdem dan PDIP

Atas dasar tersebut, Yacoob mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf kepada para korban. Selain itu, pemerintah juga diminta merehabilitasi korban dan penyintas dan menghentikan pengejaran (persekusi) yang masih dilakukan pihak berwajib. (day)

Penulis  : Dara Purnama
Editor    : Erny
Sumber : Okezone.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button