Home / Populer / Gubernur NTT Menjawab Keinginan Warga Kota Kupang di Bidang Infrastruktur…

Gubernur NTT Menjawab Keinginan Warga Kota Kupang di Bidang Infrastruktur…

Gubernur NTT Frans Lebu Raya (kedua dari kanan), Kadis PU NTT Andre W. Koreh (kedua dari kiri) diapit kedua pakar/investor pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang dilengkapi dengan turbin listrik energi baru terbarukan, memanfatkan kekuatan arus laut di Teluk Gonsalu, Flores Timur, tiga bulan silam, di Belanda. (Foto: dok. Dinas PU NTT)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Kota Kupang sebagai ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipandang harus berwajah setara dengan provinsi lain, Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya.

Pasalnya di Kota Kupang bermukim warga yang cerdas, karena berdiri kokoh belasan perguruan tinggi (PT) baik negeri maupun swasta. Belum termasuk ribuan Mahasiswa yang menimba ilmu di PT lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain itu, Kota Kupang juga sebagai pintu gerbangnya wisatawan mancanegara, antara lain Australia dan Timor Lezte yang ingin berwisata ke Bali dan provinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Isu perdagangan global juga turut berandil besar untuk membuka cakrawala berpikir warga Kota Kasih versi Wali Kota Kupang Jonas Salean, dan Kota Flamboyan versi Gubernur NTT Frans Lebu Raya telah menuntut lebih dari kedua pemimpin tersebut, minimal menata ulang wajah kotanya melalui pembangunan infrastruktur yang mumpuni sehingga bisa lebih memerlancar arus transportasi orang dan barang, selain juga terkandung maksud memflamboyankan NTT.

Terkait harapan warga tersebut, Gubernur Frans Lebu Raya melalui Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT Andre W. Koreh berujar, selama ini pihaknya telah memberikan perhatian lebih kepada Kota Kupang, ketimbang terhadap 20-an kabupaten di NTT.

Kami menyadari, sebut Andre, Kota kita ini diposisikan sebagai berometer semua aspek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Sebab itu, terkadang pihaknya menutup kuping sebelah karena terbersit apik sejumlah kritik kecemburuan sosial.

Andre tak salah. Sebab alokasi dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur kepada kabupaten dan kota cenderung jauh lebih besar ketimbang yang dikucurkan kepada provinsi, sedangkan ruas jalan provinsi yang mesti ditangani pihaknya jauh lebih besar; perbandingannya bisa tiga atau empat berbanding satu.

Baca Juga :  Tahun 2015, Pupuk Bersubsidi untuk NTT sebanyak 47 Ribu Ton

Seyogyanya apa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota ditangani dengan sebaik-baiknya, jangan menanti provinsi untuk mengerjakan atau menyelesaikannya.

Malah Andre memberikan jaminan untuk membantu jika diperlukan pendampingan apabila ditemukan masalah-masalah teknis.

“Surati saja, kami pasti menurunkan tenaga ahli untuk pendampingan proyek-proyek yang mau dikerjakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi,” sebut dia kepada moral-politik.com, di ruang kerjanya, Kota Kupang, dua bulan silam.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button