Home / Populer / Jokowi Angkat Stafsus Intelijen, DPR Ramai – Ramai Pada ‘Nyinyir’

Jokowi Angkat Stafsus Intelijen, DPR Ramai – Ramai Pada ‘Nyinyir’

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai perikanan dan nelayan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/4). Rapat tersebut menindaklanjuti pertemuan Presiden Jokowi pekan lalu dengan para nelayan dari kawasan Batang, Pekalongan, Rembang, Tegal, Jawa Tengah dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/ss/15

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Anggota DPR RI Desmond J Mahesa menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Gories Merre dan Diaz Hendropriyono‎ sebagai staf khusus Bidang Inteligen dan Sosial. Kepala Negara seharusnya membentuk staf khusus bidang Kartu-kartu dan vaksin palsu yang lebih dibutuhkan rakyat.

“Mau tambah staf khusus 20, 50, 100 orang juga gak apa-apa, kalau bisa seluruh rakyat Indonesia saja dijadiin staf khusus intelijen sama sosial. Harusnya Jokowi bikin juga dong, staf khusus soal Vaksin palsu, kartu lapar, kartu miskin, kartu sejahtera untuk masyarakat. Kan yang terpenting itu,” kata Desmond di Jakarta, Senin (11/07/2016).

Politikus Gerindra mempertanyakan penunjukkan Gories Merre dan Diaz sebagai staf khusus. “Saya kira enggak ideal, mana ada sih yang pernah ideal saat Jokowi jadi presiden. Staf khusus ini saya kira percuma, dan saya enggak habis pikir Bang Gories Mere dijadiin staf khusus intelijen. Kasihan beliau, nanti tidak efektif,” tutur dia.

Menurut Desmon, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah penegakkan hukum bukan masalah intelijen. “Masyarakat hanya perlu agar hukum itu bisa berjalan baik dan bisa ditegakkan. Lama-lama semua ada staf khusus, vaksin sama kesehatan aja sekalian,” sindir dia.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari curigai penunjukan itu memperlihatkan Jokowi sudah tak percaya lagi pada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini disandang Sutiyoso.

“Tanya ke presiden, apa jangan-jangan enggak percaya pada KaBIN, kan enggak boleh. Atau ada hambatan komunikasi kan enggak boleh juga. Saya enggak tahu maksud presiden angkat Goris dan Diaz,” kata Kharis saat dihubungi, Senin (11/7).

Politikus PKS tersebut mengaku bahwa dirinya kaget terkait keputusan Jokowi tersebut. Hal tersebut lantaran tak dikonsultasikan pada komisi I DPR.

Baca Juga :  Pemkot Kupang : Menunda sidang DAU dipotong 25 %, rakyat rugi !

“Kami akan tanya ke Kabin, emang ada hambatan apa sehingga dibentuk staf khusus intelijen untuk jembatani masalah intelijen,” tuturnya.(*)

Sumber: Beritateratas.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button