Home / News NTT / Pengelolaan Keuangan Terbaik, Ngada Dapat Bonus Rp 34 Miliar

Pengelolaan Keuangan Terbaik, Ngada Dapat Bonus Rp 34 Miliar

Bupati Ngada Marianus Sae.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Era Pemerintahan Bupati Marianus dan Paulus Soli Woa yang lalu dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengelola keuangan cukup baik dengan meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Atas prestasi itu, maka Kabupaten Ngada, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat dana insentif sebesar Rp 34 Miliar.

Dana insentif sebesar itu dari Menteri Keuangan, yang diberikan sebagai insentif atas prestasi kabupaten ini ketika berada dibawah pimpinan Bupati Marianus/Paulus Soli Woa karena sukses dalam pengelolaan keuangan daerah dengan prestasi WDP dari BPK. Prestasi ini diraih selama tiga tahun berturut-turut.

“Ini pertama kali dicapai kabupaten Ngada. Pencapaian terbaik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan,” kata Ketua DPRD Ngada Helmut Waso ketika dimintai komentarnya oleh awak media, Jumat (06/11/2015).

Pemberian insentif dari Menteri Keuangan itu tentu saja menyukakan masyarakat kabupaten Ngada seluruhnya, karena menurut Helmut uang ‘bonus’ sebesar itu bakal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan infrastruktur lainnya. Ini sebagai komitmen pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan yang menilai pengelolaan keuangan di kabupaten Ngada sangat baik.

“Dana insentif itu, menurut rencana, kita akan gunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dan infrastruktur. Bukan untuk di bagi kepada pejabat di Pemkab Ngada dan PNS,” ujarnya.

Terkait dengan predikat WTP, tambah Helmut, Ngada dinilai sebagai kabupaten terbaik dai propinsi NTT, diikuti pemerintah propinsi NTT, kemudian kabupaten Ende, dalam dalam pengelola keuangan yang bertanggung jawab dan transparan.

Ini memang merita melegahkan di tengah sorotan public Ngada yang selama ini banyak juga menilai bahwa pengelolaan keuangan daerah ini tidak transparan. “Bahwa selama ini pemerintah Ngada mengelola uang tidak benar. Bahkan ada yang lebih kasar dituding makan uang. Korupsi uang rakyat. Tetapi dengan predikat yang dicapai ini menjadi sebuah penjelasan gamblang kepada publik bahwa berita miring itu tidak benar,” jelas Helmut.

Baca Juga :  Plt Johana: IMB Kantor Gubernur NTT dalam proses

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button