Home / News NTT / Ramai-ramai Menggugat 3 Perusahaan Daerah, Rens Tokoh: Siap Melakukan Audit Independen

Ramai-ramai Menggugat 3 Perusahaan Daerah, Rens Tokoh: Siap Melakukan Audit Independen

Pembukaan Sidang I Tahun 2016 DPRD Kota Kupang, Senin (22/2/2016). Foto: kupangkota.go.id

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta Pemerintah Kota Kupang agar segera membentuk tim auditor independen untuk mengaudit Perusahaan Daerah (PD) Pasar terkait temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Permintaan ini disampaikan Anggota Banggar DPRD Kota Kupang, Jhon Seran dalam rapat Banggar yang membahas temuan BPK, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Selasa (12/7/2016)

Seran mengatakan, selama ini laporan yang dibuat oleh PD. Pasar tidak pernah diaudit oleh Pemerintah melalui editor independen. Sedangkan persoalan tentang PD. Pasar yang tidak melampirkan catatan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kupang, serta menggunakan aset tanpa diikuti dengan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah menjadi temuan oleh BPK, belum juga dievaluasi atau diaudit oleh editor independen.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh anggota Banggar lainnya, yakni Daniel Hurek. Hurek mengatakan, harus ada kepastian dari Pemerintah Kota Kupang untuk mengaudit PD. Pasar karena hal tersebut sudah dijanjikan Pemerintah sejak dua tahun lalu namun belum dilaksanakan sampai saat ini.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya memberikan jawaban bahwa akan mengaudit PD. Pasar oleh auditor independen, namun pelaksanaannya belum terwujud sampai tahun 2016 ini.

Anggota Banggar lainnya, Zeyto Ratuarat mengatakan, Sekretaris Kota Kupang harus segera mengaudit PD. Pasar. Selain itu, audit oleh auditor independen juga harus dilakukan terhadap PT. Sasando dan Koperasi Pegawai Negeri, atau KPN Maju yang juga merupakan perusahaan milik Pemerintah, agar semua persoalan keuangan yang ada di tiga perusahaan milik pemerintah tersebut bisa terselesaikan.

Baca Juga :  Rintihan Anak-anak perbatasan NTT, kembalikan sekolah...

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button