MORAL-POLITIK.COM : Wali Kota Kupang Jonas Salean berdalih, mutasi yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016 lalu hanya seremonial belaka. Pasalnya penertiban tanggal Surat Keputusan (SK) itu yang menentukan.

“SK tanggal 30 Juni bukan tanggal 1, masa SK tanggal 1 lalu lantik tanggal 1, kasih undangan kapan, misalnya lurah dia (lurah) pergi siapkan itu baju-baju putih dapat dari mana, kan logikanya begitu dan tidak mungkin,” kata Jonas sambil tertawa usai menghadiri sidang paripurna DPRD Kota Kupang, Rabu (31/8/2016).

Menurut Jonas, SK yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni, sedangkan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016, dan Undang-Undang Pilkada baru ada tanggal 1 Juli.

“Pada pasal peralihan di situ pelaksanaan dari UU ini setelah 3 bulan PP dikeluarkan, kan PP sampai sekarang belum dikeluarkan,” kata Jonas.

Lanjut Jonas, dirinya berlatar belakang hukum dan apa yang dibuat tidak sembarang.

“Saya ini juga latar belakang hukum, jadi kita buat tidak sembarang. Siapa yang tau bahwa tanggal 1 Juli UU itu dikeluarkan, kita kan tidak tau, kita lantik tanggal 1 Juli pagi,” tegas Jonas.

Pernyataan Jonas Salean ini mengandung kontroversial, sebab dalam pemberitaan sebelumnya melalui Short Message Service (SMS) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Kupang M. Alan Girsang kepada PortalNTT mengatakan, soal mutasi bukan kepada dirinya tetapi domain-nya kepegawaian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 4 = 2