MORAL-POLITIK.COM : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Asman Abnur, membuka acara Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi, Selasa (30/8/2016), di Aula Ben Mboi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan, pelayanan publik adalah hak rakyat, aparatur wajib melayaninya. Sebagai aparatur, kita harus jadi pelayan, jangan sebaliknya.

“Kita tidak boleh lagi ada pelayanan publik yang susah, lamban dan berbelit-belit. Contoh lah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Akte Kelahiran bisa langsung dicetak dalam waktu satu jam, setelah proses kelahiran,” kata dia saat membuka acara Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi, Selasa (30/8/2016), di Aula Ben Mboi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi memintanya untuk membuat program yang nyata. Tidak usah banyak-banyak, asal bisa dikerjakan. Dua pesan beliau (Presiden RI) adalah, perbaiki kualitas pelayanan publik, karena itu adalah hak rakyat.

Pesan kedua adalah, tolong dimulai dengan Elektronik Government (E-Gov). Dengan Penganggaran Elektronik (E- Budgeting) contohnya, bisa dilakukan efisensi yang luar biasa.

“Pemerintah Yogyakarta misalnya, bisa menyederhanakan 3.200 item kegiatan menjadi hanya 800 item kegiatan saja. Kegiatannya menjadi lebih fokus, terukur dan terjadi banyak penghematan,” sebut menteri yang dilantik menggantikan Yudi Chrisnandi, pada 29 Juli 2016 lalu.

Terselip pesan untuk berinovasi, dalam sambutannya. Ia sangat meyakini bahwa Provinsi NTT bisa menjadi model bagi percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah Timur Indonesia.

Menteri yang memulai kunjungan pertamanya ke luar Jawa di Provinsi NTT ini, bahkan menyentil model pelayanan aparatur pemerintah, yang sudah seharusnya mengedepankan keramahan. Keramahan juga kenyamanan pelayan seperti di Bank dan Hotel, disebutnya sebagai contoh yang bisa ditiru.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur NTT, Benny Alexander Litelnoni memeberikan apresiasinya. “Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui pembenahan birokrasi. Upaya Reformasi Birokrasi NTT itu dilakukan tersistim, sebagaimana arahan pemerintah pusat. Pembenahan-pembenahan di fokuskan kepada delapan area perubahan yaitu : Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilias, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik,” urai dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 33 = 37