Home / News NTT / “Kelirumologi” Menkeu Sri Mulyani memangkas DAU Provinsi NTT

“Kelirumologi” Menkeu Sri Mulyani memangkas DAU Provinsi NTT

Kegiatan mendongeng di Taman Bacaan Pelangi di kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Foto: tamanbacaanpelangi.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM : Bahkan burung pun tahu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk provinsi termiskin dan terkebelakang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal Indonesia telah merdeka semenjak 17 Agustus 1945.

Kemiskinan NTT bukan salah NTT semata-mata, tapi kebijakan sentralisasi menyebabkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Manakala NTT mencoba bangkit dari momok miris tersebut karena ada kebijakan Nawacita Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran, malah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menorehkan sejarah memilukan, yaitu memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) di sejumlah daerah otonom, baik itu kabupaten, kota, dan provinsi.

Kebijakan Menkeu Sri Mulyani itu telah melahirkan kekecewaan berat di semua lini pemerintahan, dan kemasyarakatan di Provinsi Cendana ini.

Walaupun begitu, dalam terang pikir positif, pemotongan DAU tentu punya argumentasi, namun haruskah daerah-daerah miskin seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkena getah atau imbas dari keliru urus manajemen keuangan di level nasional?

Secara gamblang dapat dikatakan, kebijakan Menkeu Sri belum tepat ditimpa kepada NTT—apalagi—kebijakan tersebut juga berbeda dengan penekanan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi yang mewanti-wanti agar tak mengganggu anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Melihat antara kebijakan Menkeu Sri dan arahan Presiden Jokowi, lalu dikaitkan dengan implementasinya di NTT, khususnya di ranah provinsi, yang menyapu rata semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan qouto sama rata dan sama rasa, tanpa memerhatikan tingkat penyerapan dana di tahun anggaran 2016 ini, tentu bisa dibilang tak adil.

Seyogyanya pihak Pemprov NTT patut mempertimbangkan formula kebijakan reward and punishment (hadiah dan hukuman). Reward pemotongan DAU dalam jumlah kecil kepada SKPD yang daya serapnya tinggi, dan punishment kepada SKPD yang daya serapnya rendah.

Baca Juga :  Heboh! Di Kota Kupang ada tengkorak kepala manusia

< 1 2 3 4>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button