Home / News NTT / Ranperda OPD, Pemprov NTT tuntun Pemkot Kupang…

Ranperda OPD, Pemprov NTT tuntun Pemkot Kupang…

Adrianus Talli. (foto: moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM : Hasil konsultasi Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kupang terkait Ranperda Organisasi Perangkat Dearah (OPD), di Biro Organisi Setda Provinsi NTT, ada banyak catatan yang diberikan, terutama menyangkut organisasi perangkat daerah di Kota Kupang.

“Sejumlah jabatan yang semula diperkirakan akan berkurang bisa saja tidak berkurang, malahan bisa jadi ada penambahan jabatan,” kata Sekretaris Baleg DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada moral-politik.com usai melakukan konsultasi Ranperda OPD.

Adrianus menuturkan bahwa dalam konsultasi Ranperda OPD ini, sesuai hasilnya ada beberapa cacatan yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui biro organisasi yang sangat substansial, dimana untuk sekretariat daerah ditetapkan menjadi tipe A yang terdapat 12 bagian dan tiga Asisten. Sedangkan bagian keuangan dan kelengkapan disatukan ke Pendapatan Daerah.

Sedangkan Dispenda, kata Adrinaus, tidak lagi menjadi dinas pendapatan daerah, namun akan menjadi bagian dari bagian keuangan daerah dan aset, sehingga akan ada enam bidang pada bagian tersebut.

“Ada juga cacatan lain yang diberikan dari hasil konsultasi Ranperda OPD ini, yakni untuk Dinas Pangan akan menjadi tipe B dengan perlu adanya penambahan sub bidang pertanian. Sedangkan untuk Dinas Kebersihan yang harus merger ke Badan Lingkungan Hidup sesuai Ranperda OPD, akan dinamai Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, namun akan dirubah kembali menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Selain itu, tambahnya, Dinas Infokom yang masuk dalam tipe A, akan ditambah lagi urusan pembangunan bidang statistik, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang ada dalam ranperda tipe A akan menjadi tipe B, karena BKD akan merger dengan Badan Diklat, Serta ada juga dalam pembahasan Baleg perlu ada tambahan UPT untuk Dinas Pendidikan dan Dinkes. “Namun ternyata dalam aturan pemerintah tidak diperbolehkan, maka dengan sendiri UPT ditiadakan,” tambahnya.

Baca Juga :  Kapolres Kupang Kota pimpin razia persempit curanmor

Dari hasil konsultasi itu, ada catatan urgen yang perlu dilakukan konsultasi ke kementerian yakni soal Badan Pemberdayaan Masyarakat yang akan ditiadakan. Pasalnya dalam OPD yang telah rampung dibahas, BPMD masih dipertahankan, karena saat ini BPMD masih mengelola dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 25 Miliar lebih yang diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat, sehingga peleburan BPMD harus di konsultasikan ke Kementerian, karena BPMD telah menjadi badan yang mengelola organisasi kemasyarakatan.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button