Home / News NTT / Abraham Un: Silahkan ambil alih PDAM, syaratnya…

Abraham Un: Silahkan ambil alih PDAM, syaratnya…

Ilustrasi kantor DPRD Kabupaten Kupang. (Foto: Kupang.tribunnews.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Niat baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil alih PDAM Tirta Lontar tak ditolak semua Anggota DPRD.

 

 

MORAL-POLITIK.COM : Rencana Pengambialihan Pengelolaan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar, yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kupang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ternyata tidak ditentang oleh semua Anggota DPRD Kabupaten Kupang.

Salah satu Anggota DPRD yang menyatakan dukunganya agar Kementerian PUPR mengambil alih PDAM Tirta Lontar adalah Abraham Un, dari Fraksi PDI-P.

“Silahkan saja kalau Kementerian PUPR mau mengambil alih semua aset yang menjadi miliknya. Secara pribadi saya menyetujuinya, tetapi pengambilalihan itu ada syaratnya,” kata Abraham Un kepada moral-politik.com di kediamannya, Kota Kupang, Sabtu (10/12/2016).

Ia menyatakan, kalau memang itu sudah menjadi niat dari Kementerian PUPR untuk mengambilalih PDAM, saya sangat setuju. Tetapi pihak kementerian maupun pemerintah, Kabupaten, Kota, dan Provinsi harus duduk bersama menyelesaikan persoalan pengambilalihan itu. Sebab tidak semua aset yang akan diambil milik pemerintah pusat.

“Sumber air yang selama ini dimanfaatkan PDAM untuk melayani warga Kota Kupang berada di Kabupaten Kupang, dan semuanya milik pemerintah Kabupaten Kupang,” tegas dia.

Saya ingin ada kerjasama, tambahnya, karena semua sumber air yang dimanfaatkan saat ini oleh PDAM berada di wilayah Kabupaten Kupang.

“Niat Kementerian mengambil alih pengelolaan PDAM sangat wajar karena aset jaringan dan lain-lain memang milik mereka. Tetapi kami ingin ada kerjasama soal pemanfaatan sumber air yang berada di Kota Kupang,” kata Un.

Ketika disinggung soal niat Kementerian mengambilalih pengelolaan PDAM hanya untuk kepentingan pelayanan semata dan bukannya kepentingan untuk bisnis, Un mengaku, apapun alasannya pihak Kementerian PUPR mengambilalih PDAM harus ada kesepakatan bersama soal kerjasama antara pihak-pihak terkait di dalammnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Baca Juga :  Kadis Andreas: NTT Butuh 70 bendungan dan 4000 embung

 

Penulis : Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button