Home / News NTT / DPRD NTT: Bupati Kupang dan DPRD jangan provokatif soal pengambilalihan PDAM !

DPRD NTT: Bupati Kupang dan DPRD jangan provokatif soal pengambilalihan PDAM !

Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat Kardinad Leonard Kalilena. (foto: nyongki/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Ngototnya Bupati Kupang Ayub Titu Eki, DPRD Kabupaten Kupang, dan Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johanis Oetemusu, yang takkan memberikan PDAM kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pengelolaannya mendapat respons tajam, sekaligus membuka wawasan berpikir para pemangku kepentingan di Kabupaten Kupang.

 

 

MORAL-POLITIK.COM : DPRD Provinsi NTT menyarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kupang, DPRD, dan Direktur PDAM Kupang agar tidak perlu terlalu ngotot mempertahankan PDAM Kabupaten Kupang, karena rencana pengambialihan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk diserahkan pengelolaannya kepada satuan kerja (Satker) Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) tentu ada pertimbangannya tersendiri.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya mengikuti pemberitaan media massa baik itu media lokal dan nasional tentang polemik ini. Pemerintah Kabupaten dan DPRD seperti mempertahankan harta karun milik mereka, padahal kita tahu bersama bahwa PDAM merupakan perusahan daerah yang intinya untuk melayanai rakyat. Kalau pemerintah pusat lewat kementerian mau mengambil alih PDAM, mereka pasti punya pertimbangan tersendiri,” kata Anggota DPRD NTT asal Partai Demokrat Kardinad Leonard Kalilena kepada moral-politik.com di Gedung DPRD NTT, Kota Kupang, Selasa (6/12/2016).

Kalilena mengatakan, kengototan mempertahankan PDAM bisa menimbulkan pendapat lain, apalagi dengan lantangnya Bupati dan DPRD ingin mempertahankan PDAM sampai bercucuran darah. Pernyataan seperti ini sifatnya provokatif dan tidak layak diungkapkan oleh para pejabat negara.

Jangan buat negara dalam negara

“Ini NKRI. Kita jangan membuat negara di dalam negara lagi. Pemerintah pusat dengan kewenangannya bisa kapan saja datang mengambil alih PDAM, apalagi dalam UUD 1945 sudah menyebutkan soal pengaturannya, tapi dalam masalah ini kita tidak usah membahasnya. Yang terpenting adalah pelayanan terhadap masyarakat,” katanya menegaskan.

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Petahana Anggap Polemik Soal Dukungan PDI-P Telah Berakhir

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button