Home / News NTT / Fraksi PDI-P DPRD NTT soroti Beasiswa PIP Jefry

Fraksi PDI-P DPRD NTT soroti Beasiswa PIP Jefry

Emanuel Kolfidus. (Foto: Savanaparadise.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Niat Calon Walikota Kupang Jefry Riwu Kore untuk menyalurkan dana beasiswa Program Indonesia Pintar terus mendapat tanggapan.

 

MORAL-POLITIK.COM : Calon Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefry Riwu Kore yang selama ini telah menjanjikan bantuan beasiswa untuk sebagian besar siswa di Kota Kupang melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disoroti oleh dua Anggota DPRD NTT, Gulielmus Baribe dan Emanuel Kolfidus.

Kedua anggota ini menilai ada keganjalan dalam prosedur, salah satunya prosesnya tidak melalui pemerintah Kota.

“Kita mengerti benar bahwa ada niat baik dari Pak Jefry untuk membantu rakyat di Kota ini, tapi kita ingatkan agar semua itu harus bisa menyesuaikan data atau informasi dari pemerintah kota sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah,” kata Baribe dan Eman di ruang Fraksi PDIP DPRD NTT, Rabu, (14/12/2016).

Baribe menjelaskan, sebetulnya siapa saja dalam kapasitas sebagai Anggota DPR bisa saja memperjuangkan beasiswa PIP sebagaimana yang dijanjikan Jefry Riwu Kore sebagai calon Walikota Kupang. Hanya saja, apa yang diharapkan rakyat seperti bantuan PIP tersebut tidak serta merta bisa dilakukan begitu saja, melainkan prosedur dan aturan menjadi dasar atas program tersebut.

“Kalau kondisinya seperti ini, maka yang menjadi korban adalah rakyat, khsusunya para siswa yang mengharapkan bantuan tersebut. Kami harapkan agar lebih bijak program ini harus disinkronkan dengan data dari pihak pemerintah Kota khususnya Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis,” tambah Baaribe.

Menyinggung tentang dampak politik yang kemungkinan menguntungkan atau merugikan calon tertentu, menurut dua kader PDIP ini, masyarakat harus bisa membedakan mana yang menjadi urusan pemerintah dan mana yang menjadi urusan politik. Dan dalam konteks program PIP sebagaimana yang digencarkan, mereka menilai tidak ada soalnya, bahkan masyarakat sebetulnya mengerti dan memahami mana yang menjadi pilihan politik, dan mana yang menjadi kewajiban pemerintah melihat apa yang menjadi hak rakyat.

Baca Juga :  Penantian Panjang Jonas Salean soal Balon Wakil Wali Kota Kupang dari PDI-P

“Kami harapkan agar seluruh rakyat Kota Kupang tidak terjebak dalam konspirasi politik yang akhirnya merugikan banyak orang. Sementara khusus dalam wacana program PIP ini semua yang berkompeten harus mencari sumber informasi yang dapat dipercaya,” tambahnya.

 

Penulis : Tim/fn/Semar

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button