MORAL-POLITIK.COM : Semua orang bisa memberikan penafsiran dan penilaian terhadap hukum. Terutama jika hukum itu sedang diuji dalam proses persidangan di pengadilan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tak perlu diberhentikan dari jabatannya jika hanya didakwa empat tahun penjara dalam kasus dugaan penodaan agama. Namun, kata Djarot, sampai saat ini belum diketahui pasti berapa lama masa hukuman yang didakwakan jaksa kepada Ahok.

“Kalau saya dengar kemarin itu hakim jaksa itu lucu, 4-5 tahun. Kalau yang diambil hakim empat tahun, berarti tidak perlu ada non-aktif. Iya dong, coba lihat UU-nya,” kata Djarot di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).

Menurut Djarot, Ahok baru akan bisa diberhentikan sementara jika hakim memutuskan dakwaannya lima tahun penjara.

“Tunggu dari pengadilan dong seperti apa dakwaanya,” ujar Djarot.

Saat sidang kasus penodaan agama yang digelar Selasa (13/12/2016), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

“Materi di dalam dakwaan alternatif pertama dengan kualifikasi dakwaan penodaan agama saudara kunjungan kerja sebagai gubernur ke Kepulauan Seribu. Alternatif kedua sama, hanya kualifikasinya yang berbeda,” ujar JPU Ali Mukartono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 83 = 84