Home / News NTT / Hati-hati fitnah, Proyek Pipa Rp 140 M dan MCK 32 M tak pernah ada di Dinas PU NTT

Hati-hati fitnah, Proyek Pipa Rp 140 M dan MCK 32 M tak pernah ada di Dinas PU NTT

Kepala Dinas PU NTT Andreas William Koreh, di ruang kerjanya, Kota Kupang, Rabu (30/11/2016) petanh. (Foto: Semar Dju)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Pernyataan Bupati Kupang Ayub Titu Eki (ATE) bikin gerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreas William Koreh (AWK). Apa masalahnya?

 
MORAL-POLITIK.COM : Bupati Kupang Ayub Titu Eki dinilai kurang hati-hati dalam menyampaikan statement kepada publik. Proyek yang dituduhkan oleh Bupati Kupang Titu Eki tidak pernah ada dalam DIPA dan DPA di Dinas PU NTT. Jika memang ada, sebaiknya Bupati Titu Eki menyebutkan DIPA atau DPA Nomor berapa? Tahun Anggaran berapa? Karena kami tidak pernah merasa mengerjakan proyek dimaksud. Sebagai pejabat publik Titu Eki hendaknya lebih berhati-hati menyampaikan statement kepada publik, apalagi tanpa data.

Demikian press release Kepala Dinas PU NTT AWK yang diberikan kepada wartawan ketika dilangsungkan jumpa pers di Kantor Dinas PU NTT, Kota Kupang, Rabu (30/11/2016) petang.

Menurut Andreas, Titu Eki bercerita awal ia menjabat sebagai bupati, ia membuat proposal bantuan dana ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta dengan maksud untuk desain jaringan perpipaan yang sudah keropos. Namun, kata Titu Eki, dana itu cuma sampai di pemerintah provinsi. Bantuan tahap pertama Rp 32 miliar itu dipakai Dinas PU NTT. Justru mereka pakai untuk buat MCK, bukan perbaiki pipa yang keropos. Bantuan dana itu terus berlanjut hingga total Rp 140 miliar.

“Mereka cuma pasang pipa kosong tanpa ada air. Dan sekarang menjadi masalah hukum dan sudah dilaporkan ke KPK. Jadi untuk menyelamatkan proyek Rp 140 miliar supaya bisa dipertanggungjawabkan, maka mereka bersekongkol untuk ambil alih PDAM. Ini yang sedang ditakutkan. Saya terpaksa buka aib ini karena terus ditekan dan diancam supaya serahkan PDAM. Saya siap diperiksa untuk buka-bukaan,” papar Titu Eki dibenarkan Johannis Ottemoessoe, Harian Umum Pos Kupang. Selasa (29/11/2016).

Baca Juga :  Pihak PPK Alkes Dinas Kesehatan NTT terus Menghindari Wartawan, Ada Apa?

Menurut Andreas, bagaimana bisa kami mengalihkan dana 32 M untuk jaringan perpipaan ke MCK? Semua kita tahu bahwa mengalihkan kegiatan dalam DIPA atau DPA ada mekanismenya, ada kriterianya dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pengalihan satu kegiatan sesuai peruntukannya ke kegiatan lain yang beda peruntukannya tentu tidak semudah membuat Peraturan Bupati Kupang tentang Tarif Air Minum yang diberlakukan bagi masyarakat di Kota Kupang.

Begitu juga Dinas PU NTT tidak pernah merasa mengelola dana Rp. 140 M untuk air minum di Kota Kupang seperti yang dituduhkan.

< 1 2 3 4>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button