MORAL-POLITIK.COM : Diduga ada main mata atau kongkalikong dalam Pengesahan APBD DKI tahun anggaran 2017.

Dugaan kongkalikong tersebut diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) yang khusus menyoroti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017 senilai Rp 70,19 triliun.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyebut Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI Jakarta harus bisa menjelaskan kepada publik mengenai melonjaknya anggaran yang cukup signifikan.

Terutama mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pejabat dan staf DPRD DKI Jakarta yang nilainya Rp 45,50 miliar.

Kemudian, kunjungan kerja untuk komisi di DPRD DKI Jakarta yang besarannya mencapai Rp 12,5 miliar. Serta pelaksanaan reses anggota DPRD DKI Jakarta dialokasikan senilai Rp 38,09 miliar.

“Menurut kami Plt Gubernur dan DPRD DKI Jakarta harus bisa menjelaskan ke publik, mengapa anggaran bisa melonjak sedemikian besar.”

“Apakah hal tersebut bukan pemborosan? Bukankah kemiskinan termasuk isu yang disorot dengan tajam dalam Pilgub Jakarta saat ini?” ucap Febri saat dihubungi wartawan.

Saat ini, ICW belum bisa menilai apakah ada main mata atau kongkalingkong antara Plt Gubernur DKI dengan DPRD DKI karena belum ada bukti,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

71 + = 72