Home / News NTT / Ketua KNPI NTT Hermanus Boki: Kajati NTT usut tuntas sejumlah kasus korupsi !

Ketua KNPI NTT Hermanus Boki: Kajati NTT usut tuntas sejumlah kasus korupsi !

Ketua KNPI Provinsi NTT Hermanus Boki. (foto: zonalinenews.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Ditengarai sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Kupang, dan di sejumlah SKPD Provinsi NTT didiamkan oleh aparat yang bertugas untuk mengusut dan memprosesnya. Tak lelah-lelahnya Ketua KNPI NTT Hermanus Boki minta Kajati NTT menyelesaikannya. Sebab kasus Barata bisa saja tak habis-habisnya walau dunia sudah kiamat.

 

 

MORAL-POLITIK.COM : Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Hermanus Boki, meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas Kasus Pembangunan Barata yang berlokasi di pesisir Pantai Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.

Menurut Boki, persoalan pembangunan gedung Barata tersebut tidak akan usai-usainya sampai dunia kiamat. Ini bukan asal-asal. Ini persoalan yang disayangkan kalau aparat Kejaksaan tidak ambil langkah yang cepat,” kata Hermanus Boki yang dihubungi wartawan melalui sambungan telepon selulernya, Senin (5/12/2016).

Boki menyatakan, persoalan di depan mata lalu dibiarkan begitu saja sangat disayangkan. Untuk itu ia harap aparat Kejaksaan Tinggi (Kajati NTT) harus ambil langkah sesegera mungkin.

Dari sisi lain, sambung dia, sejak tahun 2016 kita mengungkap beberapa kasus, yang kami catat ada tujuh kasus dugaan korupsi yang berhasil diungkap. Diantara tujuh kasus dugaan korupsi itu, kasus yang menjadi prioritas KNPI adalah dugaan korupsi ijin usaha mikro di Dinas Koperasi NTT sebesar Rp. 900 juta, dan dugaan gratifikasi Pemkot Kupang dan DPRD Kota terkait pembangunan Hotel Barata dengan kerugian negara mencapai Rp. 60 miliar.

“Kasus dugaan korupsi ijin usaha mikro di Dinas Koperasi NTT sudah di pihak Kejaksaan Tinggi NTT, namun Kajati mengatakan para pelaku sudah mengembalikan kerugian negara,” ujarnya.

Heri menambahkan, kasus-kasus dugaan korupsi yang diungkap pihaknya sudah ditanggapi Menteri Sekertaris Negara dengan menyurati Walikota Kupang Jonas Salean pada September 2016 lalu. Dalam suratnya, lanjut Heri, Mensesneg meminta Walikota Kupang untuk menindaklanjuti laporan KNPI, namun, hingga saat ini belum ditindaklanjuti Pemkot.

Baca Juga :  Pentingnya penandatanganan MoU Lapas Maumere dengan 'stakeholders'

“Surat Mensesneg sampai sekarang tidak ditindaklanjuti Pemkot, sehingga hal ini akan menjadi tugas ketua KNPI yang terpilih nanti,” pungkas Heri.

Penulis : Semar Dju

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button