Home / News NTT / Kisah Sosialisasi “Three Ends” oleh Kementerian PPPA

Kisah Sosialisasi “Three Ends” oleh Kementerian PPPA

Foto: lampost.co

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin menggurita. Pelbagai upaya meminimalisir telah diupayakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun sebanyak itu pula aksi kekerasan terus bergulir di NTT.

 

 

MORAL-POLITIK.COM : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar sosialisasi “Three Ends” kepada lembaga masyarakat untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dalam sosialisasi ini kami bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta lembaga masyarakat dari 22 kabupaten/kota yang ada di NTT diharapkan bisa besinergikan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan kekerasan, dan trafficking,” kata Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian PPPA Fatahilah, kepada moral-politik.com saat melakukan kunjungan bersama lembaga masyarakat dari 22 kabaupaten/kota di NTT ke kantor Rumah Perempuan Kupang, Jumat (9/12/2016).

Menurut Fatahila, melalui kunjungan ini diharpkan ada komitmen dan konsistensi yang bagus dari Rumah Perempuan, karena dari tahun 2000 dengan segala hiruk pikuk dan segala prosesnya berhasil membangun kesadaran masyarakat dalam hal pencegahan kekerasan baik dari advokasi, sehingga memediasi persoalan kekerasan baik di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Secara singkat penjelasan yang disampaikan oleh Direktris Rumah Perempuan, dari ibu Libby memilki komitmen dalam membangun kekuatan buat masyarakat bagaimana untuk melapor dan mencegah dini di dalam keluarganya, sehingga yang menjadi penting,” ungkap Fatahila.

Fatahila mengaku, dalam hubungan kerjasama untuk tahun ini bersama lembaga sosial masyarakat dari pusat sudah cukup banyak terutama bidang trafficking, dan tindak pidana perdagangan orang, sehingga pastinya tahun depan lebih banyak lagi kerjasama baik dilevel pusat maupuan provinsi dengan lembaga masyarakat.

”Kami berharap Badan Pemberdayaan Perempuan yang tahun depan sudah menjadi dinas harus bisa bersinergi dengan lembaga masyarakat, karena tidak bisa bekerja sendirian,” pinta Fatahila.

Baca Juga :  BKH disebut bakal sanding Jonas Salean, benarkah?

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button