Home / News NTT / Pemerintah pusat tidak menutup Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT

Pemerintah pusat tidak menutup Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT

Gubernur NTT Frans Lebu Raya di dampingi Kepala Dinas PU NTT Andreas W. Koreh berjabatan tangan dengan peserta upacara peringatan Hari Bakti PU ke-71, Sabtu (3/12/2016) di halaman depan Kantor Dinas PU NTT, Kota Kupang. (Foto: Nyongki)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling lambat dilaksanakan pada Desember 2016 ini sedikit banyaknya bisa mendampak positif, bisa juga negatif. Ditutupnya Badan Pengelola Perbatasan menuai reaksi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

 

 

MORAL-POLITIK.COM : Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya meminta pemerintah pusat tidak menutup Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT. Lebu Raya beralasan, peran badan perbatasan di wilayahnya sangat penting, karena NTT berbatasan langsung dengan dua negara sekaligus.

“Saat ini, kami tengah mengusulkan ke pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri), karena provinsi kita ini berbatasan dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia, dan mudah mudahan usulan kita disetujui,” kata dia kepada Kompas.com, Minggu (4//12/2016).

Menurut dia, banyaknya kabupaten di NTT yang masing-masing punya batas wilayah yang sebagiannya masih butuh penyelesaian, sehingga keberadaan badan pengelola perbatasan provinsi tetap harus dipertahankan.

”Kita harap badan pengelola perbatasan tetap ada supaya bisa mengurus perbatasan yang ada di NTT ini,” kata Frans.

Namun sebut dia, jika memang Badan Pengelola Perbatasan NTT ditutup, maka pihaknya telah menyiapkan alternatif yakni dileburkan ke biro atau bagian di Setda Provinsi NTT.

Pencarian Terkait:

  • surat mendagri nomor 185 5/4070A/SJ tanggal 31 oktober 2016
Baca Juga :  Listrik Padam Warnai Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button