Perbedaan sudut pandang antara Pemerintah Kota Kupang dengan Jefri Riwu Kore soal penyaluran PIP harus segera dicarikan solusinya agar tak ada yang dirugikan.

 

 

MORAL-POLITIK.COM : Plt Walikota Kupang Johana Lisapaly mengaku, tidak ada niat dari pemerintah Kota Kupang untuk menghalangi penyaluran beasiswa tersebut. Hanya saja, pemerintah butuh kepastian jelas soal SK dari kementerian soal penyaluran PIP.

“Yang penting ada SK dan nama penerima sesuai data Dapodik, maka akan dicairkan,” kata Lisapaly kepada moral-politik.com di Balai Kota Kupang, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, untuk tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran PIP, dirinya sangat setuju dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, Rumah Aspirasi, dan Dinas Pendidikan Kota Kupang, untuk dilakukan konsultasi menyangkut SK yang disebut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga apapun hasil dari konsultasi itu akan ditindaklanjuti oleh sekolah.

“Kepala sekolah sepanjang tidak ada SK Menteri mereka tidak akan mengeluarkan surat keterangan, kalau hanya nomor dan data nama penerima yang dikeluarkan Rumah Aspirasi, mereka (kepala sekolah. red) tidak mengeluarkan surat keterangan sekolah, tetapi katanya ada SK, sehingga akan diklarifikasi terlebih dahulu di Kementerian, sehingga kalau kementerian menyatakan betul adanya SK, maka saya sangat yakin dinas tidak ragu mengeluarkan surat keterangan

Penulis : Nyongki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 85 = 88