Home / News NTT / Samuel Koroh: Pihak Kementerian PUPR jangan main paksa ambil alih PDAM !

Samuel Koroh: Pihak Kementerian PUPR jangan main paksa ambil alih PDAM !

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Samuel Koroh. (foto: nyongki)

Bagikan Halaman ini

Share Button

DPRD Kabupaten Kupang semakin ngotot dan tak mau menyerahkan pengelolaan PDAM kepada Pemerintah Pusat. Malah sikapnya tak diduga sama sekali…

 

MORAL-POLITIK.COM : Niat Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengambil alih pengelolaan PDAM merupakan tindakan pemaksaan yang akan ditentang oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang.

Pasalnya pengambilalihan tesebut dinilai tidak melalui suatu musyawarah yang baik antara Pemerintah Pusat, Kabupaten, dan Provinsi NTT.

“Pemrintah pusat jangan asal buat statement demikian, harus duduk bersama bicara dengan baik. Pangambilalihan secara paksa tentu akan membuat konflik,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Kupang Samuel Koroh, kepada moral- politik.com, di Kabupaten Kupang, Jumat (2/12/2016) siang.

Dikatakan, sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Kabupaten Kupang, dirinya sepakat dengan Bupati Ayub Titu Eki untuk tidak akan menyerahkan aset tersebut kepada pihak manapun yang berniat mengambilnya, karena PDAM sudah tercatat sebagai aset milik Pemkab Kupang, dan pihak Pemerintah Pusat sudah mengetahui hal itu.

Menurutnya, selama PDAM dikelola oleh Pemkab Kupang, tidak pernah merugikan pihak manapun, malah keberadaan PDAM Kabupaten Kupang sangat membantu masyarakat Kota Kupang untuk pemenuhan air bersih, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun yang mengambil paksa PDAM.

Baca Juga :  Produksi Air Defisit Cukup Tinggi, Bendungan Kolhua Solusinya...

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button