Home / Sains / Sidang Praperadilan, Hakim diminta bebaskan Marthen Dira Tome

Sidang Praperadilan, Hakim diminta bebaskan Marthen Dira Tome

SIDANG. Kuasa hukum Marthen Dira Tome, Yohanis Rihi Cs, saat memperlihatkan surat kuasa kepada hakim tunggal, Nelson Sianturi saat sidang praperadilan antara MDT versus KPK, Selasa (13/12) di PN Jaksel.

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komisi Pemberantasan Korupsi VS Mrthen Dira Tome Jilid II digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti apakah jalannya sidang tersebut…

 

 

MORAL-POLITIK.COM : Sidang praperadilan antara Marthen Dira Tome (MDT) melawan KPK jilid II kembali digelar, Selasa (13/12/2016) kemarin, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pantauan Timor Express, sidang praperadilan itu dipimpin hakim tunggal, Nelson Sianturi didampingi panitera sidang. Sidang digelar sekira pukul 11:00 Wita, dengan dihadiri Kuasa Pemohon MDT masing-masing Johanis Rihi, Petrus Bala Pattyona, Ali Antonius, Yanto Ekon, Lexy Tungga, dan Lesly Lay. Sedangkan dari termohon yakni KPK, hadir tiga orang kuasa yang dipimpin Indra Mantong dari Biro Hukum KPK.

Setelah sidang dibuka, hakim Nelson Sianturi kemudian meminta para kuasa baik dari MDT maupun KPK untuk memperlihatkan surat kuasa dan lainnya. Setelah diperiksa, hakim melanjutkan sidang, karena dinyatakan lengkap dan memiliki legal standing. Hakim kemudian mengusulkan kepada kedua pihak untuk berdamai, sebab dalam praperadilan ini juga ada permohonan mengganti rugi materil dan imateril, terkait penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan MDT, dengan nilai kerugian yang diajukan Rp. 3.000.000. Atas usulan itu, pemohon melalui Yohanis Rihi mengemukakan, pihaknya bersedia melakukan upaya yang ditawarkan. Sedangkan kuasa termohon, Indra Mantong meminta untuk tetap dilanjutkan sidang gugatan praperadilan. Atas jawaban yang disampaikan, hakim kemudian melanjutkan persidangan dan tidak lanjut membahas usulan damainya.

Hakim Sianturi kemudian memberi kesempatan kepada kuasa pemohon untuk membacakan permohonan praperadilan yang diajukan ke PN Jaksel. selanjutnya, kuasa pemohon, Yanto Ekon dan Lesly Lay membacakan permohonan secara bergantian.

Dalam permohonan itu, pihak pemohon menggambarkan beberapa hal penting diantaranya, termohon (KPK) menetapkan pemohon (MDT) sebagai tersangka pada 30 Oktober 2014 lalu dan melakukan sejumlah penyelidikan. Namun berdasarkan putusan praperadilan PN Jaksel Nomor: 65/PID.PRA/2016/PN.Jkt.Sel, tertanggal 18 Mei 2016, menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian, dimana penetapan tersangka MDT terkait dugaan korupsi dana PLS NTT 2007, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Baca Juga :  Pemkot Tangsel maksimalkan BKM, aktualisasi Program KOTAKU

Pencarian Terkait:

  • praperadilan marthen dira tome
  • Marten diratome
  • wwwberit polisik com

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button