MORAL-POLITIK.COM : Laksana banyak yang di panggil sedikit yang di pilih, begitupun dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Kupang ke pihak DPRD.

Dari 13 Program pembentukan Peraturan Daerah ( Promperda) yang diusul oleh Pemerintah Kota Kupang tahun 2017 untuk dibahas oleh DPRD Kota Kupang di sidang I, kemungkinan besar hanya Lima Ranperda yang akan di bahas.

“Dari 13 Propemperda yang di usulkan Pemerintah Kota, Tujuh Propemperda sudah ditetapkan dan sisa enam Propemperda dan ditambah satu yakni Ranperda BPMK sehingga menjadi tujuh yang diusul Pemkot untuk dibahas di sidang I. sesuai hasil kanjian kami bersama pemeritah, kemungkinan hanya lima Propemperda yang akan dibahas di sidang I nantinya,” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kupang Herry Kadja Dahi yang didampingi dua anggota Baleg Merry Salouw, dan Selly Tokan Kamilus, usai rapat bersama pemerintah di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (23/1/2017).

Menurut Herry, Propemperda yang diusulkan Pemerintah Kota ini, setelah di kaji ada empat Perda yang belum bisa di bahas di sidang I, yaitu revisi Perda nomor 56 tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan bagi pedagang kaki lima, revisi Perda nomor 17 tahun 2007 tentang tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas, revisi Perda nomor 16 tahun 2007 tentang dana santunan bagi PNS yang pensiun, wafat dan cacat tetap di lingkup Pemerinta Kota Kupang, serta revisi Perda dari BKD

“Belum dibahasnya revisi Perda ini bukan berarti tidak penting untuk di bahas di sidang I, tetapi akan di bahas dalam sidang II atau Sidang III nantinya. Untuk dalam sidang I kemungkinan hanya lima Raperda yang di bahas dalam sidang I,” kata Herry.

Baca Juga :  DPRD Kota Kupang pertanyakan peluncuran tambahan Dana PEM

Sementara itu Selly Tokan Kamilus mengatakan, Propemperda yang di usul pemerintah tersebut ada 13 dan tambahan satu perubahan Ranperda BPMK perlu dimasukkan kembali, namun yang di diskusikan bersama pemerintah untuk mendengar penjelasan dari pemerintah yang mana Ranperda yang urgen untuk dibahas secapatnya dan mana yang belum terlalu urgen, karena sesuai jadwal ada tiga kali sidang.

“Diskusi bersama pemerintah ini kami hanya ingin mengetahui penjelasan usulan Ranperda ini kira-kira esensi Perda seperti apa, sehingga kita bisa melihat mana yang perlu dibahas terlebih dahulu, sebab kita tidak bisa mambahas keseluruhan Perda dalam satu kali sidang, karena waktu sangat terbatas,” katanya.

Oleh karena itu, pungkas Selly, dari penjelasan pemerintah tersebut hanya lima yang akan di bahas di sidang I yaitu penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada Bank NTT, penyelenggaraan parkir, penyelenggaraan kearsipan daerah, dan penyelenggaraan ketenagaan kerjaan, serta BPMK.

 

Penulis : Nyongki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here