MORAL-POLITIK.COM : Persoalan tuntutan warga masyarakat Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) perihal pembebasan lahan yang akan di bangun bendungan atau waduk Napung Gete, menyedot banyak perhatian dari masyarakat NTT dan pihak-pihak berkompoten.

Staf Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ishak Meshak mengaku bahwa masalah pembebasan lahan, bukan kewenangan dari pihaknya.

Kewenangan pembebasan lahan Bendungan Napun Nggete, katanya, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Sikka, setelah pemerintah Provinsi NTT mengalihkan masalah pembebasan lahan tersebut.

“Sesuai regulasi, sebenarnya pembebasan lahan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi, tetapi semua masalah pembebasan lahan telah diserahkan kepada Pemda Sikka. Sementara pihak Balai, hanya bertugas menangani pembangunan bendungan tersebut,” kata Ishak kepada moral-politik.com saat di hubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (17/1/2017) siang.

Dikatakan, menyangkut pembebasan lahan, bukan kewenangan dari pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Kewenangan itu mutlak ada di Pemerintah Provinsi yang sudah dilimpahkan ke Pemda Kabupaten Sikka.

“Kalau menyangkut pembebasan lahan tidak menjadi kewenangn kami,” katanya menegaskan kembali.

Ketika disinggung apakah dengan penolakan warga Napung Gete, peletakan batu pertama pebangunan bendungan itu akan tertunda, Ishak mengaku di tundanya atau tidak peletakan batu pertama pembangunan bendungan itu, merupakan kewenangan Kementerian PUPR.

Baca Juga :  Terbengkalainya Proyek Pantai Lasiana, DPRD NTT: Pemprov bekerja dengan hati !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here