MORAL-POLITIK.COM : Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa BARA JP tersebut dilaksanakan di kantor DPD (Dewan Pengurus Daerah) Bara JP Provinsi NTT Jl. Flores No. 1 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, NTT, Jumat (27/1/2017).

Unjuk rasa tersebut dalam rangka memberikan dukungan kepada Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saipul Hidayat, melalui petisi tanda tangan yang dilakukan oleh relawan Bara JP dengan jumalah peserta sekitar 30 orang.

Pantauan langsung awak media ini, Wakil Ketua DPD Bara JP NTT yang bertindak selaku koordinator, Yogi Rananto Bubu dengan menggunakan peralatan diantaranya pengeras suara, spanduk yang bertuliskan “Keadilan Untuk Ahok”, lembaran tanda tangan petisi dukungan dan stiker dan pin yang bertuliskan “Keadilan Untuk Ahok”, langsung menyambangi masyarakat pengendara kendaraan di bibir jalan.

Sementara Sekjen DPP Bara JP Uje Paty dalam kesempatan tersebut dalam orasinya mengatakan bahwa Ahok bagi kami telah dikriminalisasi bukan karna menghina Agama, tetapi dicekal tidak boleh menjadi Gubernur dan memimpin Ibu Kota Jakarta.

Ia mentakan bahwa pihaknya juga membentuk Bara Baja (Barisan Relawan Basuki Cahya Purnama-Dajarot) sebagai elemen yang bergerak untuk mendukung Ahok dan menegakan keadilan.

“Provinsi NTT kebetulan salah satu dari 33 DPD Bara JP yang ada di Indonesia, kita tidak mempunyai hak untuk memilih Ahok tetapi kita mempunyai moral untuk mendukung Ahok-Djarot. Kita juga tidak mau orang-orang yang sama melecehkan Agama tetapi mereka sendiri melecehkan lambang Negara, pada waktu kita sepakat menjadi bangsa dan bernegara maka ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara ini harus kita pakai, kita tidak mau hal yang terjadi di Jakarta terjadi juga di Provinsi NTT yang kita cintai bersama ini,” katanya.

Baca Juga :  Cerita reuni alumni SDK Putra I angkatan 1968-1995

Menurut dia, Negara ini barasaskan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila bukannya berasaskan dengan Agama dan Suku. Bilamana ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut maka perlu ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Marilah kita bekerja sama untuk berjuang demi keadilan bagi Indonesia, sebab Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara Agama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here