Penulis: Everd Scor Rider Daniel *)

 

 

MORAL-POLITIK.COM : Demokrasi merupakan wujud pendasaran filosofis dari aktualisasi nilai-nilai kebebasan (liberty). Kebebasan dalam pemahaman luas didasarkan pada premis universal, yaitu mendahulukan nilai-nilai humanisme dalam konteks mengekspresikan kehendak.

Salah satu wujud nyata demokrasi adalah kebebasan pers. Transparansi dan akuntabilitas informasi merupakan bagian dari pilar-pilar peyangga demokrasi. Keberadaannya dapat dipahami sebagai ruang akumulasi suara dan ekspresi masyarakat.

Kebebebasan berekspresi (right of speech) merupakan fondasi moral dan hak legitimasi merawat eksistensi dan keteraturan ruang publik. Media merupakan salah satu pilar demokrasi, diejawantahkan sebagai corong aspirasi dan jalur ideal masyarakat meletupkan ekspresi, mengalirkan perasaan, dan menyampaikan pandangan. Kaitan logisnya berkorelasi terhadap eksistensi pers yang tidak hanya mengaktualisasikan kenyataan, tetapi secara sadar membuka peluang keterwakilan (representatif) bagi masyarakat untuk bersuara. Tingkat pemahaman terhadap itu perlu berlandaskan moral dan kesepakatan bahwa kebebasan tidak diberi atas dasar tingkatan sosial, namun lebih murni kepada usaha menemukan keadilan dan melawan ketidakwajaran.

Konteks realitas membawa pemahaman konkret kebebasan sebagai ruang berpikir, beraspirasi sesuai koridor demokrasi. Jika hak berserikat dan menyatakan pikiran dirampas, maka dapat memunculkan masalah karena kebebasan bersifat esensial, hak dalam konsepsi kemanusiaan. Pencarian manusia modern cenderung hilang arah, karena ada kekuasaan yang mengekang tindakan. Kebebasan yang absen dalam ruang publik secara konstan memunculkan pragmatisme, perdebatan dialektis dan gagasan spekulatif.

Landasan-landasan itu melunturkan makna personalitas (subjek) dalam proses aktualisasi dan pencarian identitas. Manusia dikaruniai kesadaran dan akal budi namun tidak semua bertindak teratur, dalam artian gagal mengatur perilaku sesuai konsepsi moral, itu sebabnya, melahirkan ketidakteraturan (chaos). Tanpa ada moralitas, baik dalam konteks kebebasan dan apapun, manusia hanya menjadi objek bagi manusia lain. Banyak kehendak (will) mulai berada di seberang esensi karena kebebasan tidak duduk pada landasan moral.

Baca Juga :  Ngerinya SDN Oevetnai di Kabupaten Malaka, sudah gitu pikirnya mereka ada di Jakarta

Ketika kebebasan direnggut, maka penyimpangan moral terbuka lebar, kehendak masyarakat terkubur dalam sikap-sikap dogmatis yang mengikis nalar kritis, membuat orang lupa atau tidak lagi peka mencari kebenaran. Tidak ada realitas kecuali dalam tindakan (Sartre, 2002). Manusia berada di antara fakta-fakta yang diikat oleh tujuan personalitas, sehingga kebebasan adalah mutlak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here