MORAL-POLITIK.COM : Pembangunan Bendungan Napung Gete di Kabupaten Sikka mendapat perhatian dari Anggota DPR RI.

Johnny Plate, Anggota DPR RI dari Partai Nasdem besutan Surya Paloh, mendesak DKJL dan LMAN untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah.

Ia juga mendesak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar masalah ganti rugi tanah dapat diselesaikan. Sehingga pembangunan bendungan Napung Gete yang terletak di Desa Ilimedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, NTT dapat terwujud.

“Pada tanggal 18 Januari 2017 yang lalu, pada saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, saya secara khusus sudah mengingatkan Direktur Jendral Kekayaan Negara Sonny Loho untuk memperhatikan sosialisasi dan ganti rugi tanah untuk pembangunan infrastuktur negara, dalam hal ini pembangunan bendungan Napung Gete,“ kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI melalui pesan Whatshapp, Jumad (20/1/2017).

Dikatakan Jhonny, pembangunan Bendungan Napung Gete yang menjadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat berjalan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Sikka. Namun hak-hak rakyat setempat juga harus dipenuhi melalui sosialisai dan kesepakatan harga, serta dengan biaya yang memadai dan adil.

Anggota DPR RI asal Flores ini meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam hal ini, Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Badan Pertahanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan semua masalah teknis di lapangan dengan melakukan sosialisasi terhadap warga di lokasi dan sekitar bendungan tersebut.

“Proyek-proyek infrastruktur yang di biayai melalui belanja kementerian akan di biayai melalui belanja APBN. Pembangunan bendungan menggunakan anggaran infrastruktur Kementerian PUPR,” imbuhnya.

Baca Juga :  Ini kata Fuad Bawazier soal gerakan "usir" Harry...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here