Home / Sains / Jokowi digugat warga Pamekasan soal PP 60 Tahun 2016

Jokowi digugat warga Pamekasan soal PP 60 Tahun 2016

M.Noval Ibrahim (Dua Dari Kanan) Serahkan Berkas Gugatan Atau Uji Materiil PP 60-2016 Melalui Panitera Muda PN Pamekasan didampingi Tim Pengacara M.Sholeh,SH (Kanan), Rabu (18/01) Siang. (Foto: Hendra Karimata)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITRIK.COM : Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hukum benar-benar dijadikan sebagai panglima.

Kebebasan hukum itu turut mendorong salah satu warga Kecamatan Waru Pamekasan Madura, yang hari ini resmi menggugat Presiden RI Joko Widodo terkait penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 tahun 2016, tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Dalam hal ini saya sebagai Warga Negara Indonesia merasa dirugikan atas kebijakan tersebut serta penetapan PP 60 tahun 2016 itu jelas melanggar aturan lain, dan kenapa saya mengajukan di PN Pamekasan, karena KTP Saya tercatat sebagai warga Pamekasan, “ Ujar Mohammad Noval Ibrahim di dampingi tim pengacaranya.

Gugatan tersebut berupa Uji Materiil terhadap lampiran No D angka 1 dan 2, Lampiran No E angka 1 dan 2, Lampiran No. H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara RI, Lembaran Negara RI nomer 263 tahun 2016 terharap pasal 3 ayat 1 Undang-undang no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak Jo Pasal 31 ayat 4 Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik Jo Pasal 73 ayat 5 Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sementara menurut Mohammad Sholeh, SH, Uji Materiil tersebut selain langsung disampaikan ke Mahkamah Agung, berdasar Perma No 1 tahun 2011 tentang hak Uji Materiil bisa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

“Pemohon dalam hal ini merasa keberatan dan dirugikan dengan penerapan PP 60 tahun 2016 dan memang ada beberapa kelemahan dari PP ini sehingga mengajukan uji materiil, diantaranya dengan Undang-undang 20 tahun 1997, Undang-Undang nomer 25 tahun 2009 dan Undang-undang 30 tahun 2014 Kalau dilihat dari 3 undang-undang ini terbitnya PP ini sangat menyalahi peraturan diatasnya, sehingga layak Mahkamah Agung harus dibatalkan,” Paparnya Kepada Radio Karimata, Rabu (18/01/2017) Pagi.

Baca Juga :  Snowden : Intelejen AS sadap 100 ribu komputer di seluruh dunia

M.Sholeh menambahkan selain tidak ada dasar hukumnya PP 60 dianggap sangat membebani masyarakat. Meski PP adalah domain dari Pemerintah atau Presiden namun karena ini berkaitan dengan beban terhadap masyarakat maka harusnya berkoordinasi atau konsultasi dengan DPR RI, tapi hal ini tidak dilakukan.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button