MORAL-POLITIK.COM :  Pertanyaan seputar perlukah Joko Widodo (Jokowi) di periksa terkait dengan keterangan Sylviana Murni, akhirnya di jawab Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto.

Rikwanto menegaskan penyidik Bareskrim tidak perlu meminta keterangan Presiden Jokowi sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015.

“Presiden Jokowi yang saat itu menjabat sebagai gubernur tidak perlu diperiksa berkaitan dengan SK Pemberian Dana Hibah kepada Kwarda DKI Jakarta,” kata Brigjen Rikwanto dalam pesan singkat, Sabtu (21/1) malam.

Pasalnya yang menjadi masalah dalam kasus tersebut adalah adanya dugaan penyimpangan pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima oleh Kwarda DKI.

“SK Pemberian Dana Hibah tidak bermasalah, yang jadi masalah itu penggunaannya terjadi penyimpangan atau tidak,” katanya.

Dalam penyelidikan kasus tersebut, penyidik Bareskrim telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi, di antaranya mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni. Sylviana menegaskan bahwa dalam pengelolaan dana hibah Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tidak terjadi korupsi.

Baca Juga :  Terkuak Tabir Penyerempet Mobil BJ Habibie: "Mobil Kapolri"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here