MORAL-POLITIK.COM : Pengalaman adalah guru yang terbaik bagi mereka yang ingin memajukan perannya pada semua lini kehidupan.

Begitupun dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang. Mereka akan menjadikan pengalaman tahun 2016 sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proyek fisik, terutama pembangunan gedung pada tahun-tahun mendatang.

“Dua kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah pimpinan DPRD Kota Kupang, kami tidak akan berikan kesempatan lagi untuk mengerjakan proyek fisik pada tahun-tahun mendatang,” tegas Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Kupang Benny Sain kepada moral-politik.com, Kamis (26/1/2017) kemarin petang.

Benny mengemukakan, dalam rapat dengan para kontraktor yang mengerjakan tiga rumah pimpinan Dewan pada Kamis pekan lalu, kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaan menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.

“Sesuai aturan kita kasih mereka kesempatan maksimal 50 hari terhitung pada hari setelah masa kontrakt selesai,” katanya.

Meski kontraktor diberi kesempatan, tambahnya, namun ada konsekuensi yang harus diterima para kontraktor. Konsekuensi itu adalah membayar denda keterlambatan.

Selain itu, sebut dia, pihaknya tidak mau lagi kontraktor itu melaksanakan pekerjaan fisik. Kesempatan kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh proyek dari Dinas PUPR akan dipertimbangkan kembali.

Baca Juga :  Jembatan gantung terbawa banjir, warga 3 kelurahan trenyuh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here